Sabtu (2/9) Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Transparency International Cambodia, Indonesia Ocean Justice Initiative, dan Alliance for Integrity dalam inisiasi lokakarya bertajuk “Corruption Risk in The Blue Economy and Infrastructure Development in ASEAN: What Could be Done to Mitigate the Risk?”. Lokakarya ini merupakan bagian dari helatan konferensi tahunan ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum (ACSC/APF) yang di tahun 2023 ini diselenggarakan di Universitas Atmajaya, Jakarta.
Dalam lokakarya tersebut Transparency International Indonesia membahas tentang risiko korupsi dalam implementasi kebijakan Blue Economy atau ‘Ekonomi Biru’ di Kawasan Asia Tenggara.
Sekitar 2,5% wilayah di Asia Tenggara didominasi oleh lautan, yang menghasilkan sumber daya laut yang melimpah ruah. Sayangnya sektor kelautan ini masih minim pengelolaan oleh negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Hingga pada tahun 2021 dalam ASEAN Leaders Summit, para pemimpin negara di Asia Tenggara bersepakat untuk memproyeksikan pengembangan ekonomi berbasis Blue Economy atau ‘Ekonomi Biru’. Terdapat empat sektor yang menjadi titik tekan dalam implementasi Roadmap Blue Economy di ASEAN yakni Trade and Shipping, transportasi, perikanan (Seafood Industry), dan konservasi kelautan.
Untuk mewujudkan visi Blue Economy di regional ASEAN, negara-negara di Asia Tenggara pun mulai gencar menginisiasi aneka proyek pembangunan infrastruktur untuk menopang sektor kelautan, seperti dermaga hingga terminal peti kemas.
Lalu Hendri Bagus, peneliti TI Indonesia yang menjadi narasumber dalam lokakarya ini mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur di sektor kelautan, sebab dalam proyek-proyek ini terdapat celah risiko korupsi yang cukup besar. Selain itu ia juga menuntut agar proyek-proyek pembangunan ini juga harus meminimalisir dampak kerugian kepada nelayan kecil (Small-Scale Fisheries) dan lingkungan (Coastal Area).
Hendri juga memberikan catatan tentang illegal fishing yang hingga hari ini masih menjadi masalah serius di Asia Tenggara.
Besarnya potensi korupsi di sektor infrastruktur di Asia Tenggara juga dikonfirmasi oleh Bunna Vann, peneliti TI Cambodia. Investasi pada sektor konstruksi secara global hingga tahun 2030 mencapai 17,5 triliun dollar Amerika, dan sekitar 6 triliun dollar investasi tersebut beredar di Asia Tenggara. Sementara itu capaian skor rata-rata Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Asia Tenggara masih sangat rendah yakni rentang skor 37 dari 100. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan nilai investasi di sektor konstruksi di Asia Tenggara hingga mencapai 25%.
Perspektif yang lebih optimis diungkapkan oleh Stephanie Juwana dari Indonesia Ocean Justice Initiative. Terlepas dari potensi korupsi yang cukup besar dalam proyek-proyek infrastruktur untuk mengimplementasikan visi Blue Economy di Asia Tenggara, menurutnya Indonesia dapat menjawab tantangan tersebut. Indonesia telah memiliki seperangkat aturan dan kebijakan yang dapat memfasilitasi visi Blue Economy, bahkan BAPPENAS telah memiliki roadmap pengembangan Blue Economy. Tantangannya adalah tinggal pada masalah mengkoordinasikan implementasi aturan kebijakan yang ada.
Sementara itu Faiza Hasan dari Alliance for Intergity memiliki pandangan lain tentang potensi korupsi pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya elemen masyarakat sipil harus lebih aktif lagi dalam pengawasan terutama pada: 1.) fase perencanaan di mana pada fase ini, suatu proyek rentan terhadap praktik suap dan mark-up anggaran; 2.) fase pengerjaan, untuk memeriksa apakah dalam pengerjaannya suatu proyek sesuai standar atau tidak; dan terakhir 3.) fase evaluasi yang rentan terhadap suap untuk meloloskan hasil evaluasi suatu proyek pembangunan.
REKOMENDASI
Transparency International Indonesia
- Mempromosikan sustainable small-scale fisheries kepada nelayan kecil
- Memberdayakan komunitas nelayan dan masyarakat adat yang tinggal di coastal area
- Menindak para pelaku Illegal fishing yang merugikan industri perikanan (seafood industry) rakyat di kawasan Asia Tenggara.
- Monitoring pembangunan infrastuktur di sektor kelautan dengan mengembangkan tool monitoring ICRAT
Transparency International Cambodia
- Penguatan system pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi untuk meminimalkan potensi korupsi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur
- Melibatkan pengawas independent dalam upaya pengawasan proyek pembangunan infrastruktur
- Mewajibkan pemerintah di negara-negara ASEAN untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas terutama dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur
- Mengajak seluruh stakeholder di ASEAN khususnya yang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur untuk mengembangkan kultur integritas
Indonesia Ocean Justice Initiative
- Mendorong pemerintah untuk mulai mengkoordinasikan produk-produk regulasi dan aturan hukum tentang Blue Economy yang telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia agar implementasinya tepat sasaran
- Mendorong pemerintah untuk menjamin penegakan hukum (rule of Law) dalam praktik Blue Economy di Indonesia
Alliance for Integrity
- Mendorong pengawasan dalam implementasi proyek pembangunan infrastruktur mulai dari fase perencanaan hingga evaluasi untuk menanggulangi praktik suap dan penyelewengan lain.
- Mempromosikan kepada negara-negara di ASEAN kerjasama lintas regional dalam implementasi UNCAC
- Capacity Building: Sharing best-pratice dalam konteks pemberantasan korupsi di regional ASEAN
- Collective Action: Mendorong para pemimpin tertinggi di negara-negara ASEAN untuk berkomitmen dan berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya dalam implementasi Blue Economy
Download kajian terkait blue economy di sini