RISIKO KORUPSI DIBALIK HIDANGAN MAKAN BERGIZI
Kajian ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya berisiko gagal secara implementatif, tetapi juga membuka ruang bagi korupsi sistemik akibat lemahnya tata kelola, berkelindannya konflik kepentingan, serta praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak akuntabel.
Selengkapnya
BALLOT HEIST:
Laporan tentang Kesenjangan Transparansi Pendanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur Indonesia 2024
Selengkapnya
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2024
Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan
Selengkapnya
TRANSPARANSI DAN POTENSI KORUPSI SEKTOR KEHUTANAN
Dari Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit
Selengkapnya
CORRUPTION RISK ASSESSMENT (CRA)
Pemetaan Risiko Korupsi dalam Penyediaan Ketenagalistrikan Berbasis Energi Terbarukan
Selengkapnya

Transparency International (TI) Indonesia merupakan sebuah lembaga nir-laba independen yang berdiri sejak tahun 2000 dan merupakan bagian dari jaringan Transparency International yang berpusat di Berlin, Jerman.

FOKUS KAMI

RISET

PROGRAM

PENGELOLAAN PENGETAHUAN

WILAYAH KERJA

Wilayah kerja TI Indonesia tersebar di 20 Provinsi di Indonesia meliputi NGO, Komunitas, Pemerintahan lokal, dan perguruan tinggi

KABAR TERBARU

BERITA

Pelatihan Dari Usaha ke Usaha (DUKU): Mengarusutamakan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Melawan Korupsi

March 25, 2025 No Comments

Alliance for Integrity Indonesia di bawah Transparency International (TI) Indonesia menyelenggarakan pelatihan intensif bertajuk Pelatihan dari Usaha ke Usaha (DUKU) bagi Pengusaha Wanita di Jawa Barat pada Selasa, 18 Maret 2025 di Kota Bandung, Jawa Barat. Tujuan dari pelatihan ini adalah mengajak para pelaku usaha untuk menyadari bahwa tanggung jawab

Read More »
RILIS MEDIA

Perpres PBJ 2025: Formalitas Pemberantasan Korupsi Pengadaan

June 11, 2025 No Comments

Jakarta, 11 Juni 2025 – Selama dua dekade terakhir, korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah menjadi salah satu kejahatan yang paling konsisten terjadi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan perubahan dalam sistem pengadaan barang/jasa, digitalisasi pengadaan, penguatan keterbukaan informasi pengadaan, hingga mengelola pengaduan. Korupsi dalam pengadaan

Read More »
OPINI

Tumpulnya Hukum Pidana Pemilu

March 7, 2025 No Comments

RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU. Di atas kertas, ada banyak jenis tindak pidana pemilu yang dapat menjerat pelaku mulai pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, hingga pejabat publik. Namun, pengaturan tersebut cenderung bersifat formalitas dan pada kenyataannya di

Read More »

“Program MBG tampak menjanjikan di atas kertas, namun gagal memenuhi prasyarat tata kelola yang sehat. Tingginya kerentanan korupsi dalam program MBG menunjukkan program ini harus dimoratorium segera supaya tidak memperbesar kerugian negara”.

Agus Sarwono - Peneliti Transparency International Indonesia.
Hubungi Kami

Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id

© Transparency International Indonesia. All right reserved

Explore

e-Learning
Covid-19 Response
Korupedia
Kamu Bersih Aku Pilih
Sintesis
Cek Sekolahku

Ikuti Kami
Facebook Twitter Youtube
Scroll to Top