Indonesia Integrity Forum 2024 merupakan forum yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan inklusivitas.
Mari ciptakan forum yang terhormat ini sebagai ruang yang aman bagi semua dengan menghargai pendapat secara setara serta menolak segala bentuk pelecehan dan diskriminasi
Situasi sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan Indonesia hari ini sangat mungkin membuat kita cemas. Penurunan kualitas demokrasi, terus menurunnya angka Indeks Persepsi Korupsi, membesar dan mengguritanya pengaruh oligarki, menciutnya kelas menengah Indonesia, turunnya daya beli masyarakat, serta menurunnya kualitas lingkungan, semua terjadi secara bersamaan.
Ketua Dewan Pengawas
Transparency International Indonesia
Merupakan Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, Ia merupakan Direktur Eksekutif Indikator Politik sejak 2013, Burhanuddin Muhtadi, dikenal sebagai pengamat politik yang mempunyai daya analisis dan pemikiran yang tajam serta cerdas. Tak hanya di bidang akademisi, ia juga menjadi peneliti senior di Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Mahfud menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari 23 Oktober 2019 hingga 1 Februari 2024. Sebelum menjabat menjadi Menko Polhukam Prof Mahfud merupakan seorang hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Prof. Susi Telah menjadi dosen di Fakultas Hukum UNPAD sejak tahun 1993 hingga sekarang. Selain itu, Prof. Susi juga menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional, antara lain Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (FH UII). Tergabung dalam Ikatan Dosen HTN-HAN, dan menjadi salah satu pendiri Ikatan Dosen Perbandingan Hukum Indonesia. Di tingkat internasional, Prof. Susi menjadi Associate member di International Academy of Comparative Law, sekaligus Senior Associate di Center for Indonesian Law, Islam and Society.
Merupakan The Asia Foundation Country Representative Indonesia 2011–2022. Selain itu, Sandra Hamid juga Alumni dari Program Administrasi Bisnis 1981. Sandra memiliki ketertarikannya pada bidang antropologi, khususnya dalam partisipasi politik, kebebasan beragama, pluralisme, dan pengembangan masyarakat, menjadi dasar peran aktifnya dalam pengembangan kebijakan dan program sosial. Ia adalah penerima Penghargaan Presiden The Asia Foundation untuk Exceptional Performance sebanyak tiga kali.
Merupakan Anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia. Selain itu, Ia juga seorang ahli Sosiologi Organisasi dan Sosiologi Pembangunan, mengajar di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia. Riset dan perkuliahannya meliputi masalah korupsi, governansi lembaga publik dan organisasi sosial, interaksi sosial organisasi bisnis dan pengelolaan pembangunan. Karya ilmiahnya yang terakhir bertujuan menyumbang perspektif baru dalam menganalisa persoalan korupsi yang kompleks, diterbitkan sebagai buku dan artikel di jurnal internasional. Pada tahun 2015, Meuthia Ganie-Rochman dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019
Merupakan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2019 – 2024. Sebelum menjabat sebagai Ketua Sementara KPK Nawawi seorang hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan 2005. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2019.
Sebelum dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas pada 30 Agustus 2021 lalu, Sobandi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Ketua Pengadilan Negeri Depok, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan Wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hakim yang pernah menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung mengisi waktu luangnya dengan menulis karya ilmiah, salah duanya yaitu buku dengan judul Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Limitasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga.
Merupakan Wartawan Senior dan Pimpinan Redaksi Kompas 2014-2018. Wartawan yang biasa dikenal dengan inisial “BDM” ini menggeluti dua tulis menulis sejak masih kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Saat itu, ia sudah terbiasa menulis berbagai artikel di media massa, seperti Kedaulatan Rakyat (KR), Wawasan, Suara Merdeka, Bola, Gadis, Kompas, dan Nova.
Merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia juga aktif mengembangkan kajian gender dan hukum, dan socio-legal studies di Indonesia dan menjadi anggota dari berbagai asosiasi profesi. Di antaranya adalah: anggota dari the International Commission on Legal Pluralism sejak tahun 1993 sampai sekarang dan menjadi Anggota Board (2004-2014); co-founder dan anggota dari the Asian Initiative on Legal Pluralism sejak 2004 sampai sekarang dan menjadi sekretaris (2004-2006); wakil sekretaris umum Asosiasi Profesor Indonesia (2013-2019); co-founder dan anggota dari the Convention Watch Working Group, Universitas Indonesia (1994-2008); Ketua Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia (2000-2010); Ketua Dewan Pembina Research Institute on Earth Innovation (INOBU) sejak 2018; dan anggota ASLESSI (Asosiasi Peneliti dan Pengajar Studi Sosio Legal Indonesia).
Merupakan anggota dewan pembina Perludem dan staf pengajar di bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2022. Ia juga dikenal sebagai praktisi di bidang kepemiluan yang memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun bergerak dalam penelitian dan advokasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Beliau mendapat gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan program doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Merupakan anggota dewan pengurus Transparency International Indonesia. Selain itu, Usman Hamid adalah aktivis HAM, advokat, dan direktur eksekutif Amnesty International Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Usman juga merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Merupakan Anggota Transparency International Indonesia dan International Council of Transparency International. Beliau ahli dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Tercatat, tahun 2011, beliau diangkat sebagai anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan tahun 2015, tergabung dalam Panitia Seleksi untuk Sekretariat Ketua Komisi Kepegawaian serta Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2015-2019). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT AIG Indonesia sejak 2013 dan Komisaris PT Bluesails Indonesia sejak 2015.
Banyak pergerakan dilakukan setelah separuh permainan jalan. Dalam pembentukan perundang-undangan misalnya, keributan baru terjadi menjelang "ketok palu", dengan argumen kita tidak diberi kesempatan untuk terlibat. Jika kita tidak diberikan kesempatan, maka kita yang harus menciptakan kesempatan tersebut. Itulah arti dari partisipasi aktif. Mudah-mudahan semangat kita untuk memperbaharui negeri ini tidak pernah padam, seberat apa pun kondisinya. Karena itulah salah satu elemen penting untuk menjaga demokrasi konstitusional ke depan.
Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2023-2028
Dalam konteks pemberantasan korupsi, upaya demokratisasi sesungguhnya adalah upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Gerakan memberantas korupsi adalah gerakan meminta pertanggungjawaban dari para pemangku kuasa.
Sekretaris Jenderal
Transparency International Indonesia
Korupsi di institusi MA tak bisa dilepaskan dari lemahnya integritas hakim agung, terutama di level pimpinan MA. ”Jika dahulu orang harus mencari seorang hakim yang korup dengan lentera, sekarang ia harus menggunakan lentera itu untuk mencari hakim yang jujur.” Kutipan ini dimuat dalam buku Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung
![AJI [Logo]](https://transparansi.id/wp-content/uploads/elementor/thumbs/AJI-Logo-qv3cubktl8puwf375b02lf2tk1f20t4hdaf59ndhig.png "AJI [Logo]"){kind=logo}