Pembahasan RUU Hukum Pidana (KUHP) menuai polemik dan penolakan dari publik. Salah satu isu yang paling kontroversial adalah soal inisiatif pemerintah dan DPR untuk memasukkan pasal-pasal tindak pidana korupsi (tipikor) kedalam RUU KUHP. Perdebatan hukumpun mengemuka, mulai dari soal ancaman hukuman yang lebih rendah hingga menjadi ancaman bagi keberadaan KPK/pengadilan tipikor.
Transparency International Indonesia (TII) melihat situasi ini sebagai sebuah fenomena menguatnya praktik korupsi politik di Indonesia, salah satunya melalui jalur legislasi. Jika menggunakan data Corrruption Perception Index (CPI) tahun 2017, problem korupsi politik memang menjadi salah satu problem besar dalam pemberantasan korupsi. Bahkan didalam laporan Global Corruption Barometer (GCB), institusi politik selalu menempati urutan tertinggi sebagai lembaga yang paling korup. Praktik legislasi kerap menjadi saluran aspirasi bagi para pelaku korupsi politik untuk mengendalikan dan menghancurkan gerakan pemberantasan korupsi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.