Tere tulemast!, Demikian kata yang terpampang pada salah satu hotel di Estonia yang artinya Selamat datang. Hawa sejuk di rentang 12-18 derajat celcius serta dikelilingi bangunan-bangunan bersejarah menjadi ciri khas negara yang terletak di Eropa Utara ini.
Estonia menjadi tuan rumah perhelatan Open Government Partnership (OGP) Summit 2023 pada 4-8 September 2023. Perhelatan dua tahunan sekali ini menjadi ajang internasional bagi negara-negara yang telah menjadi anggota OGP. Lebih kurang 72 negara anggota OGP hadir di Estonia untuk berbagi inovasi, pengalaman dan tantangan dalam implementasi OGP. Tidak hanya dari pemerintahan, dari unsur masyarakat sipil dan mitra pembangunan juga turut hadir dalam perhelatan akbar tersebut.
The Summit
Transparency International (TI) Indonesia bersama organisasi non pemerintah lain diantaranya Medialink, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Suarise, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Wahana Visi Indonesia tergabung dalam delegasi Republik Indonesia bersama wakil dari pemerintahan diantaranya Bappenas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bertempat di Telleskivy Creative Center – Estonia, perhelatan OGP summit dibagi menjadi 11 Sesi Strategy Track, 33 Sesi Thematic Track dan 24 Side Events. TI Indonesia sendiri sedikitnya mengikuti 10 sesi yang meliputi isu demokrasi, partisipasi publik, akuntabilitas sosial, Co creasi antara masyarakat sipil dan pemerintah, keterbukaan informasi publik, dan Keterbukaan Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Salah satu inisiatif dari indonesia pada isu Perluasan Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan mendapatkan penghargaan dari OGP Global. Inisiatif yang diusulkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Akses Keadilan, yang terdiri dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS); Asosiasi LBH APIK Indonesia; dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)) dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ini memenangkan penghargaan nomor 1 dari hasil seleksi terhadap 47 negara anggota OGP se-Asia Pasifik. Namun demikian Koalisi Masyarakat Sipil berharap hal ini tidak akan menjadi titik akhir dari langkah penguatan bantuan hukum secara umum di Indonesia. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu untuk diselesaikan agar bantuan hukum dapat secara riil membantu masyarakat yang membutuhkan keadilan. Selain itu, dari sisi perhelatan OGP Summit ini, koalisi masyarakat sipil juga berharap agar OGP dapat menjadi jawaban atas permasalahan keterbukaan pemerintah dan penguatan layanan publik di Indonesia.
Dalam informal meeting antara masyarakat sipil dengan perwakilan dari Open Parliament Indonesia (OPI) yaitu Anggota DPR RI Fadli Zon, serta duta besar Indonesia untuk Finlandia merangkap Estonia Ratu Silvy Gayatri, TI Indonesia menyampaikan hasil temuan monitoring proyek strategis nasional serta komitmen OPI untuk melibatkan TI Indonesia untuk mengawal imlementasi rencana aksi Open Parliament Indonesia (OPI).
Transparency International Global Network
Sebagai jaringan global, tidak hanya TI Indonesia saja yang berpartisipasi di acara OGP Summit. Transparency International Secretariat (TIS) dan jaringan dari negara lain juga hadir dalam gelaran OGP Summit. diantaranya Institute for Democracy and Mediation – IDM, Kosova Democratic Institute, Transparency Initiative Seychelles, Transparency International Anticorruption Center (TIAC), Transparency International Brazil, Transparency International Czech Republic, Transparency International Georgia, Transparency International Honduras, Transparency International in Bosnia and Herzegovina, Transparency International Indonesia, Transparency International Korea, Transparency International Lithuania, Transparency International Portugal, Transparency International Sri Lanka (TISL), Transparency International U.S, Transparency International UK, Transparency Internationale Deutschland dan Ghana Integrity Initiative (GII).
Disela-sela perhelatan OGP Summit, jaringan Transparency International juga melakukan sharing session secara informal yang disampaikan oleh masing-masing chapter. TI Indonesia sendiri, berbagi informasi terkait pengawalan pemilu di 2024. Misalnya saja terkait tracking kandidat, pelapioran keuanagan dana kampanye dan situasi politik menjelang pemilu. Hal lain, dalam forum informal tersebut, TI Indonesia menyampaikan perkembangan terhadap promosi sosial akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa publik serta agenda advokasi RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Lesson Learnt
Dari pelaksananan OGP Summit 2023 di estonia, berikut ini pembelajaran-pembelajaran yang dapat diambil:
- Data terbuka menjawab problem dan mengurangi praktik korupsi serta mencipkakan akuntabilitas bagi negara. Harusnya, Negara-negara yang tergabung dalam komunitas OGP mampu untuk mengurangi korupsi secara baik.
- Belajar dari Taiwan, dorongan deklarasi harta kekayaan, deklarasi konflik kepentingan, hingga donasi ke partai politik bagi Aparat Sipil Negara (ASN) seharusnya dilakukan oleh presiden. Sehingga dalam implementasinya dapat terpantau dengan baik.
- Keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu mendorong pemerintah mampu menyajikan data yang dapat diolah kembali (Open data), tidak hanya sebatas pemenuhan kewajiban saja. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan oleh masyrakat yang minim pengetahuan dalam rangka meningkatkan partisipasi publik.
- Keterbukaan Kontrak menjadi salah satu isu yang dibahas dalam penyelenggaraan summit. Setidaknya ada dua hal penting yang jadi pembelajaran, transformasi digital seharusnya mampu meningkatkan keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa publik, dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa publik. Meskipun banyak tantangan, namun dorongan untuk mempromosikan keterbukaan kontrak menjadi satu keharusan. Hal lain, adalah adanya kesepakatan multipihak antara pemerintah (Uganda) dengan masyarakat sipil dalam menentukan standar keterbukaan kontrak/dokumen pengadaan.
VARSTI KOHTUMISENI