Jakarta, 15 Agustus 2023
Sektor pelabuhan memiliki posisi yang penting dalam menyokong perekonomian negara. Sesuai RPJMN 2020 – 2024 ada urgensi untuk meningkatkan konektivitas maritim yang menjadi bagian utama dalam program pemerintah. Penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan menjadi salah satu strategi untuk mengintegrasikan dan mewujudkan konektivitas nasional dan jaringan ekosistem logistik yang lebih kuat. Penguatan BUMN pelabuhan yang dimandatkan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memiliki tantangan cukup berat, salah satunya adalah bagaimana penguatan kelembagaan tersebut juga didukung oleh tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Sebagai perusahaan yang dikelola oleh negara, ada risiko korupsi yang begitu tinggi, sehingga dibutuhkan sistem yang memadai untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dikemudian hari.
Penguatan sistem anti korupsi di perusahaan negara telah menjadi concern TI Indonesia sejak lama. Kerjasama antara PT Pelindo dan TI Indonesia yang dilakukan pada 15 Agustus 2023 tentang “Penguatan Transparansi dan Antikorupsi di Lingkungan PT Pelindo (Persero)” adalah bagian rangkaian penting kolaborasi multipihak untuk membangun sistem anti korupsi di perusahaan negara. Dalam sambutan Kementerian BUMN yang disampaikan oleh Rabin Indrajad Hattari (Sekretaris Kementerian BUMN); “Kementerian BUMN menyadari pentingnya menjaga integritas dan keberlanjutan BUMN, termasuk dalam hal ini PT Pelindo. Maka perlu ada Kerjasama untuk menciptakan sektor kepelabuhan yang lebih transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi”.
Dalam kerjasama ini, setidaknya ada 5 (lima) ruang lingkup yang akan menjadi fokus penguatan antikorupsi di PT Pelindo yakni;
- Penyelenggaraan pelatihan dan kampanye antikorupsi untuk pegawai PT Pelindo.
- Peningkatan kapasitas deteksi Satuan Pengawas Internal (SPI) di PT Pelindo.
- Evaluasi penerapan ISO:37001 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di PT Pelindo.
- Peningkatan kualitas forum multi pihak untuk memotret permasalahan yang dikeluhkan oleh pengguna jasa layanan PT Pelindo dalam menjalankan core business; serta
- Penilaian maturitas PT Pelindo dalam bidang pencegahan dan penanggulangan korupsi untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
Dalam penandatangan kerjasama ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD hadir sebagai keynote speaker. Dalam penyampaiannnya, Mahfud MD mengungkap ada paradoks dalam pemberantasan korupsi yang harus diperbaiki kedepan. “Bahwa secara kuantitatif ada tren kenaikan penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum namun disisi yang lain ada penurunan tajam terhadap Corruption Perception Index tahun 2022 dan Logistics Performance Index 2023. Sektor pelabuhan menjadi titik rawan terjadinya korupsi, diperlukan penguatan dan penerapan kebijakan standar pelabuhan, digitalisasi layanan, penguatan kelembagaan serta perbaikan tata Kelola antar pulau sehingga dapat mendukung penguatan sistem antikorupsi di sektor kepelabuhan”. Ungkapnya.
TI Indonesia mengapresiasi PT Pelindo karena “jemput bola” atas inisiasi kerjasama dengan TI Indonesia. Felia Salim, Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia dalam pemaparannya menyampaikan harapan agar PT Pelindo dapat menjadi champion dalam inisiatif pencegahan korupsi di lingkungan BUMN. Ada tantangan yang mesti dihadapi, pada satu sisi ekonomi cukup stabil, tetapi distribusinya masih perlu dibenahi, terjadi ketimpangan harga antar wilayah. TI Indonesia melihat PT Pelindo sudah melakukan transformasi yang sangat massif. Namun diperlukan kerjasama yang melibatkan banyak stakeholder agar mampu mendorong berbagai inisiatif dalam rangka penguatan sistem antikorupsi.