Makassar – Transparency International Indonesia kembali menggelar pelatihan seri kedua terkait monitoring dan advokasi kebijakan perikanan di Makassar pada tanggal 7 – 9 September 2024. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari anggota Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Takalar (Hipermata), pelatihan ini bertujuan tujuan memperkuat kapasitas kelompok pemuda dalam advokasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan.
Pelatihan ini menghadirkan beberapa materi penting, antara lain Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang disampaikan oleh ACC Sulawesi, Materi Audit Sosial oleh Yasmib Sulawesi, dan Identifikasi Beneficial Ownership oleh Transparency International Indonesia. Para peserta juga mendapatkan pembekalan terkait pengawasan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat kebijakan lokal.
Lalu Hendri Bagus, Peneliti Transparency International Indonesia, menegaskan pentingnya pelatihan ini dalam menorong partisipasi pemuda. “Kami berharap pelatihan ini dapat menjadi sarana bagi para peserta untuk lebih memahami mekanisme pengawasan dan advokasi yang efektif, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor kelautan dan perikanan,” jelasnya.
Seri kedua pelatihan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan pertama yang telah diselenggarakan sebelumnya, di mana para peserta telah mempelajari dasar-dasar hak nelayan, teknik membaca dan menganalisis anggaran, serta value chain dalam sektor perikanan. Melalui pelatihan ini, Transparency International Indonesia berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu-isu kebijakan dan tata kelola perikanan di Kabupaten Takalar.
Sementara itu, Muhammad Nasrum, Ketua Umum Pengurus Besar Hipermata, menyatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat bagi anggotanya. “Pelatihan ini memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kami. Kami semakin memahami pentingnya advokasi kebijakan berbasis data dan fakta, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan perikanan di Takalar. Kami siap memperkuat peran kami dalam mengawal kebijakan lokal demi kepentingan nelayan dan masyarakat luas,” ujarnya.
Salah satu peserta pelatihan, Muhammad Ashar, juga mengungkapkan pandangannya. “Pelatihan ini membuka wawasan saya tentang bagaimana proses audit sosial dan pemantauan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini sangat berguna untuk kami sebagai generasi muda dalam memantau kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” tutur Ashar.
Diharapkan, melalui pelatihan ini, kelompok pemuda seperti Hipermata dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pemantauan dan advokasi kebijakan di Kabupaten Takalar, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan tata kelola perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan.