Month: April 2017

CPI 2016: TERUS PERKUAT INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK, DORONG INTEGRITAS BISNIS SEKTOR SWASTA

Jakarta, 25 Januari 2017 – Indonesia secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor publik. Konsistensi pembenahan di sektor publik tersebut tidak akan segera membuahkan hasil jika tidak dibarengi dengan langkah-langkah nyata semua pihak untuk mendorong penguatan integritas…

Read More

Indonesia Darurat Mafia Perpajakan: Pemerintah Harus Bergegas Membasmi!

Panama Papers mengungkap praktik gelap ribuan perusahaan siluman dan perilaku ribuan orang super kaya di seluruh dunia dalam pengelolaan keuangannya. Panama adalah salah satu negara surga pajak sehingga kuat dugaan bahwa mereka sedari awal punya rencana melakukan penghindaran atau pengelakan…

Read More

Pemberantasan Pungutan Liar dan Reformasi Kelembagaan Penegak Hukum

Paket kebijakan hukum akhirnya muncul menjelang usia 2 (dua) tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekalipun dianggap terlambat, kebijakan ini patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk memperbaiki sektor hukum. Padahal jika ditelusuri 2 (dua) tahun kebelakang, sektor hukum mengalami pembiaran…

Read More

SIARAN PERS: Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda pada 17-23 April 2016. Kunjungan Presiden presiden kali ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dari benua Eropa. Kunjungan Presiden ke Benua Biru…

Read More

UU Pengampunan Pajak: Negara ‘Bertekuk Lutut’ di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?

Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi UU Pengampunan Pajak. Dalam banyak kesempatan, Menteri Keuangan meyakinkan bahwa Pengampunan Pajak adalah keniscayaan yang harus diambil oleh…

Read More

Ini Celah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa pada Kasus E-KTP

Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tranparency International Indonesia Jonni Oeyoen mengatakan, dari proses perencanaan sudah terlihat adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan e-KTP. Menurut dia, hampir seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa bisa jadi celah kecurangan maupun korupsi. “Ada pengadaan…

Read More

Walikota Pontianak Tanda Tangani MoU Pemberantasan Korupsi Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak mengadakan, seminar publik dan penandatangan MoU dengan Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII), di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Senin (20/3/2017). Dalam seminar tersebut diangkat tema “Pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) melalui penguatan…

Read More