Alih-alih bersih-bersih di lingkungan internalnya, MA justru dinilai mencederai kepercayaan publik karena telah memangkas hukuman Gazalba Saleh. JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Agung memangkas hukuman Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dari 12 tahun kembali menjadi 10 tahun penjara seperti vonis pengadilan tingkat pertama menuai kritik. Alih-alih bersih-bersih dari mafia peradilan,

Kehilangan potensi pemasukan merupakan kerugian besar bagi keuangan negara. Pemasukan bagi negara bernilai penting karena dapat dimanfaatkan membiayai pembangunan. Indonesia dinilai kehilangan potensi pemasukan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun akibat belum disahkannya Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Tanpa instrumen hukum yang kuat, negara kesulitan memulihkan kerugian akibat korupsi,

Kelompok pengusaha perempuan yang tergabung dalam Women in Integrity (WiN) Jawa Barat mengadakan pertemuan dengan topik “Pengadaan Barang dan Jasa Berintegritas” pada Rabu, 19 Maret 2025 di Kota Bandung, Jawa Barat. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Alliance for Integrity Indonesia di bawah Transparency International (TI) Indonesia . Dalam pertemuan yang dihadiri

Alliance for Integrity Indonesia di bawah Transparency International (TI) Indonesia menyelenggarakan pelatihan intensif bertajuk Pelatihan dari Usaha ke Usaha (DUKU) bagi Pengusaha Wanita di Jawa Barat pada Selasa, 18 Maret 2025 di Kota Bandung, Jawa Barat. Tujuan dari pelatihan ini adalah mengajak para pelaku usaha untuk menyadari bahwa tanggung jawab

Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Demikian juga dalam dunia politik Indonesia, ketersediaan dana sering menjadi tantangan besar, terutama bagi kandidat perempuan yang bukan berasal dari jejaring oligarki atau mempunyai privilese kekerabatan. Menolak menyerah, kandidat perempuan mengandalkan ”pendanaan gotong royong” saat menghadapi politik elektoral daerah. Tantangan menghadapi politik elektoral,

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan, independensi masih menjadi masalah bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama BUMN yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danang menyebutkan, pengisian posisi di BUMN merupakan penunjukan politis atau political appointment. “Dari tujuh BUMN yang berada di

Kasus korupsi Pertamina yang menyeret banyak nama dan diduga menyebabkan potensi kerugian negara yang sangat besar dinilai harus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan segera berbenah guna menekan praktik korupsi di tubuh BUMN. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, menegaskan, pemerintah harus lebih terbuka kepada

Kebijakan terbaru Pemerintah yang melegalkan hampir 800 ribu hektare perkebunan sawit dalam kawasan hutan menuai kritik tajam. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) 36 Tahun 2025 yang dinilai lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan melindungi lingkungan dan masyarakat adat. SK ini mencatat bahwa terdapat 436 perusahaan perkebunan