Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tranparency International Indonesia Jonni Oeyoen mengatakan, dari proses perencanaan sudah terlihat adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan e-KTP. Menurut dia, hampir seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa bisa jadi celah kecurangan maupun korupsi. “Ada pengadaan…
Day: April 24, 2017
Walikota Pontianak Tanda Tangani MoU Pemberantasan Korupsi Kota Pontianak
Pemerintah Kota Pontianak mengadakan, seminar publik dan penandatangan MoU dengan Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII), di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Senin (20/3/2017). Dalam seminar tersebut diangkat tema “Pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) melalui penguatan…
Ayo Kita Kawal Kasus E-KTP
Kartu Tanda Penduduk elektronik menjadi salah satu instrumen penting bagi warga untuk mendapatkan akses layanan publik. Ironisnya, proses pengadaan kartu identitas itu justru menjadi bancakan oleh segelintir orang. Hal itu disampaikan Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, di sela-sela kegiatan…
DPR ‘Paling Korup’ Menurut Persepsi Masyarakat Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat dipandang masyarakat Indonesia sebagai lembaga negara paling korup, sementara polisi menempati posisi terkorup kelima.Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International itu juga memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.…
TII: Perlu Ada Pengendalian Risiko Korupsi di Kemenhan dan TNI
Kisruh pengadaan Helikopter WA 101 dinilai mencerminkan tingginya risiko pemborosan dan korupsi di sektor pertahanan maupun militer. Tertutupnya suatu lembaga pemerintahan berpotensi memiliki risiko korupsi yang tinggi. Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menuturkan lembaga yang tertutup seperti…
Cegah Korupsi, Pemkot Gandeng Pattiro dan TI Indonesia
Pemkot Semarang menggelar seminar dan penandatanganan nota kesepahaman implementasi sistem integrasi di Hotel Dafam, Kamis (16/3) ini. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi akan menjadi pembicara bersama Saut Situmorang, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kegiatan itu. Hendrar Prihadi berharap, melalui…
Keterbukaan Benefisial Ownership Didorong Masuk Revisi UU KUP
Keterbukaan Beneficial Ownership (BO) diharapkan menjadi salah satu substansi yang dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Wahyudi Thohary, Koordinator Program Transparency Internasional Indonesia (TII) memaparkan, selama ini belum ada kesepahaman soal definisi Beneficial Ownership (BO), pemerintah…