Paket kebijakan hukum akhirnya muncul menjelang usia 2 (dua) tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekalipun dianggap terlambat, kebijakan ini patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan pemerintah untuk memperbaiki sektor hukum. Padahal jika ditelusuri 2 (dua) tahun kebelakang, sektor hukum mengalami pembiaran…
Year: 2017
SIARAN PERS: Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan
Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda pada 17-23 April 2016. Kunjungan Presiden presiden kali ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dari benua Eropa. Kunjungan Presiden ke Benua Biru…
Daya Saing Turun, Inpres PPK Terbit
Jakarta 5/10/2016 – Global Competitiveness Report 2016/2017 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa masalah korupsi dan birokrasi yang berbelit membuat daya saing Indonesia turun dibanding negara-negara di dunia. Akibatnya, daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 tahun…
UU Pengampunan Pajak: Negara ‘Bertekuk Lutut’ di Hadapan Pengemplang Pajak Super Kaya?
Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi UU Pengampunan Pajak. Dalam banyak kesempatan, Menteri Keuangan meyakinkan bahwa Pengampunan Pajak adalah keniscayaan yang harus diambil oleh…
Ini Celah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa pada Kasus E-KTP
Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tranparency International Indonesia Jonni Oeyoen mengatakan, dari proses perencanaan sudah terlihat adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan e-KTP. Menurut dia, hampir seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa bisa jadi celah kecurangan maupun korupsi. “Ada pengadaan…
Walikota Pontianak Tanda Tangani MoU Pemberantasan Korupsi Kota Pontianak
Pemerintah Kota Pontianak mengadakan, seminar publik dan penandatangan MoU dengan Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII), di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Senin (20/3/2017). Dalam seminar tersebut diangkat tema “Pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) melalui penguatan…
Ayo Kita Kawal Kasus E-KTP
Kartu Tanda Penduduk elektronik menjadi salah satu instrumen penting bagi warga untuk mendapatkan akses layanan publik. Ironisnya, proses pengadaan kartu identitas itu justru menjadi bancakan oleh segelintir orang. Hal itu disampaikan Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, di sela-sela kegiatan…
DPR ‘Paling Korup’ Menurut Persepsi Masyarakat Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat dipandang masyarakat Indonesia sebagai lembaga negara paling korup, sementara polisi menempati posisi terkorup kelima.Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International itu juga memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.…
TII: Perlu Ada Pengendalian Risiko Korupsi di Kemenhan dan TNI
Kisruh pengadaan Helikopter WA 101 dinilai mencerminkan tingginya risiko pemborosan dan korupsi di sektor pertahanan maupun militer. Tertutupnya suatu lembaga pemerintahan berpotensi memiliki risiko korupsi yang tinggi. Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menuturkan lembaga yang tertutup seperti…
Cegah Korupsi, Pemkot Gandeng Pattiro dan TI Indonesia
Pemkot Semarang menggelar seminar dan penandatanganan nota kesepahaman implementasi sistem integrasi di Hotel Dafam, Kamis (16/3) ini. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi akan menjadi pembicara bersama Saut Situmorang, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kegiatan itu. Hendrar Prihadi berharap, melalui…