TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Manajer Advokasi dan Kampanye Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, mengangap ada keadaan yang ironis dalam kasus e-KTP. Saat masyarakat masih banyak yang belum menerima haknya untuk mendapatkan KTP berbasis elektronik, di sisi lain secara beramai-ramai sejumlah pihak mengkorupsi anggarannya. “Pelakunya zalim sekali. Cukup banyak WNI yang belum punya e-KTP,
Jakarta, 7 Mei 2025 – Transparency International Indonesia (TII), Themis Indonesia dan Trend Asia melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pengadaan dan penggunaan fasilitas negara berupa penyewaan pesawat jet pribadi untuk kepentingan di luar tugas kedinasan tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun berdasarkan
Berkaca dari pengalaman sejumlah negara, sangat sulit berharap penerapan amnesti untuk para koruptor dapat menjadi solusi bagi macetnya pemberantasan korupsi. Selain kontraproduktif terhadap semangat antikorupsi yang selama ini dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto, memberikan maaf kepada koruptor dengan syarat mengembalikan uang hasil korupsi ke negara juga hanya akan kian mendegradasi kepercayaan
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
