TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Jakarta (ANTARA News) – Reformasi 1998 melahirkan sejumlah lembaga negara baru khususnya institusi di bidang hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelahiran KPK berdasarkan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa “Penegakan hukum
Jakarta, 27 April 2025 Publik kembali dibuat terperangah, korupsi di sektor pengadaan gak ada matinya. Kerentanan korupsi di sektor ini juga muncul dalam temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 yang menemukan “sektor PBJ mendominasi praktik suap dan gratifikasi di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah” (30/1). Kondisi ini menjadi salah
Hukum sukar sekali mengemban secara utuh nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Konsep korupsi yang begitu kaya tak dapat diwadahi oleh paham konvensional hukum. Definisi hukum terlalu sempit untuk memaknai korupsi. Pembebasan bersyarat terhadap terpidana korupsi kembali menuai polemik. Ada 23 terpidana korupsi yang dinyatakan bebas bersyarat karena dinilai memenuhi
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
