TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan arah kebijakan nasional Pemerintah Indonesia yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Stranas PK berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka Indonesia Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Transparency International (TI) Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Publish What You Pay (PWYP) Minggu lalu (20/4/2025), Kejaksaan Republik Indonesia mengumumkan penahanan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam dugaan suap penanganan perkara kasus korupsi minyak goreng
Presiden ke delapan, Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa, program kerjanya kedepan dipastikan mengutamakan kepentingan rakyat. Pidatonya pada 20 Oktober 2024 menyebutkan “kepentingan rakyat Indonesia di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi”. Salah satu bukti dari implementasi pidato ini adalah program quick winyang diasumsikan mengedepankan kepentingan public. Salah satu contoh
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
