Facebook X-twitter Youtube Instagram
Koalisi MBG Watch Geruduk Kejaksaan Agung, Tuntut Hentikan Makan Bergizi Gratis dan Usut Tuntas Kasus Korupsi
Aksi ini digelar untuk membongkar praktik korupsi, pemborosan anggaran, serta penindasan ruang sipil yang terjadi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang awalnya diklaim sebagai solusi intervensi stunting nasional ini dinilai telah melenceng jauh menjadi arena bagi-bagi konsesi ekonomi para elite politik dan aktor keamanan.
Click Here

Fokus Kami

Research

TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi

Program

TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.

Knowledge Management

TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.

Wilayah Kerja

Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia

Kabar Terbaru

Berita

Seminar Nasional dan Desiminasi Riset Pertambangan di Halmahera Tengah dan Timur

May 7, 2024

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Yogyakarta (29/04/2024) – Transparency International (TI) Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah dan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Pemerintahan, dan Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan Seminar Nasional dan Desiminasi Riset Tentang Politik Tambang, Transisi Energi, dan Kebijakan Sumber Daya Alam Di Indonesia

Read More »

Siaran Pers

Press Release Bersama: SELAMATKAN BASUKI WASIS

April 16, 2018

Tolak Gugatan terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12 tahun penjara. Hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Nur Alam diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Namun perkara ini

Read More »

Opini

Hakim yang tidak Agung

October 18, 2022

Oleh Reza Syawawi Peneliti di Transparency International Indonesia MENGUNGKAP korupsi di lembaga kehakiman memang tidak mudah. Selama ini, dalam beberapa kasus korupsi, yang diungkap biasanya hanya menyentuh pada level birokrasi pengadilan. Penegak hukum seolah kesulitan untuk mengembangkan perkara tersebut hingga sampai ke level hakim. Sudah jamak dipahami bahwa mayoritas korupsi

Read More »

Audio Visual

Kompetensi, Kedekatan Politik, dan Militerisasi Kursi BUMN

August 5, 2026

Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?

Read More »

Hubungi Kami

Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510

(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id

© Transparency International Indonesia.
All right reserved

Explore

Kamu Bersih Aku Pilih
Kelas Integritas

Ikuti Kami

Facebook X-twitter Youtube Instagram