TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Alliance for Integrity Indonesia di bawah Transparency International (TI) Indonesia menyelenggarakan pelatihan intensif bertajuk Pelatihan dari Usaha ke Usaha (DUKU) bagi Pengusaha Wanita di Jawa Barat pada Selasa, 18 Maret 2025 di Kota Bandung, Jawa Barat. Tujuan dari pelatihan ini adalah mengajak para pelaku usaha untuk menyadari bahwa tanggung jawab
Jakarta 5/10/2016 – Global Competitiveness Report 2016/2017 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa masalah korupsi dan birokrasi yang berbelit membuat daya saing Indonesia turun dibanding negara-negara di dunia. Akibatnya, daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 tahun lalu menjadi peringkat ke-41 tahun ini dari 138 negara. Korupsi
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pengisian jabatan untuk jajaran direksi dan komisaris di BUMN seharusnya didasarkan pada kebutuhan perusahaan. Dalam forum debat Dua Arah yang diselenggarakan Kompas TV (14/6/2024) yang membahas fenomena banyaknya politisi yang diangkat menjadi komisaris BUMN, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan pernyataan reflektif. Ia mengatakan bahwa tidak ada aturan
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
