TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Kebijakan terbaru Pemerintah yang melegalkan hampir 800 ribu hektare perkebunan sawit dalam kawasan hutan menuai kritik tajam. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) 36 Tahun 2025 yang dinilai lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan melindungi lingkungan dan masyarakat adat. SK ini mencatat bahwa terdapat 436 perusahaan perkebunan
Jakarta 5/10/2016 – Global Competitiveness Report 2016/2017 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa masalah korupsi dan birokrasi yang berbelit membuat daya saing Indonesia turun dibanding negara-negara di dunia. Akibatnya, daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 tahun lalu menjadi peringkat ke-41 tahun ini dari 138 negara. Korupsi
Pengembangan Sistem Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan (PPKK) di Perguruan Tinggi Oleh Dadang Trisasongko Korupsi merupakan salah satu akar permasalahan pembangunan di Indonesia. Penyebab terjadinya perilaku korupsi cukup banyak, tetapi yang pasti yang menjadi sumber utama yang terus mendorong terjadinya adalah masih maraknya konflik kepentingan oleh penyelenggara negara (Komisi Pemberantasan
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
