Facebook X-twitter Youtube Instagram
Koalisi MBG Watch Geruduk Kejaksaan Agung, Tuntut Hentikan Makan Bergizi Gratis dan Usut Tuntas Kasus Korupsi
Aksi ini digelar untuk membongkar praktik korupsi, pemborosan anggaran, serta penindasan ruang sipil yang terjadi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang awalnya diklaim sebagai solusi intervensi stunting nasional ini dinilai telah melenceng jauh menjadi arena bagi-bagi konsesi ekonomi para elite politik dan aktor keamanan.
Click Here

Fokus Kami

Research

TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi

Program

TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.

Knowledge Management

TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.

Wilayah Kerja

Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia

Kabar Terbaru

Berita

RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Negara Kehilangan Triliunan Tiap Tahun

June 17, 2025

Kehilangan potensi pemasukan merupakan kerugian besar bagi keuangan negara. Pemasukan bagi negara bernilai penting karena dapat dimanfaatkan membiayai pembangunan. Indonesia dinilai kehilangan potensi pemasukan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun akibat belum disahkannya Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Tanpa instrumen hukum yang kuat, negara kesulitan memulihkan kerugian akibat korupsi,

Read More »

Siaran Pers

DPR ‘Paling Korup’ Menurut Persepsi Masyarakat Indonesia

April 24, 2017

Dewan Perwakilan Rakyat dipandang masyarakat Indonesia sebagai lembaga negara paling korup, sementara polisi menempati posisi terkorup kelima.Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International itu juga memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir. GCB mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Asia

Read More »

Opini

Kejahatan ”Biasa” Bernama Korupsi

December 19, 2022

Oleh Alvin Nicola Undang-Undang KUHP yang disahkan baru-baru ini bukan hanya mendefinisikan perbuatan korupsi, lebih dari itu turut mengubah usulan perubahan pemidanaannya. Ini mereduksi sifat khusus penanganan tindak pidana korupsi. Dimasukkannya delik tindak pidana korupsi ke dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) hanya menyisakan keuntungan hampa bagi pemberantasan

Read More »

Audio Visual

Kompetensi, Kedekatan Politik, dan Militerisasi Kursi BUMN

August 5, 2026

Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?

Read More »

Hubungi Kami

Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510

(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id

© Transparency International Indonesia.
All right reserved

Explore

Kamu Bersih Aku Pilih
Kelas Integritas

Ikuti Kami

Facebook X-twitter Youtube Instagram