TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Transparency International (TI) Indonesia dan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah Hukum UIN Syarif Hidayatullah (DEMA FSH UIN Jakarta) berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik dengan tajuk “We’re Hiring: Dicari Pimpinan KPK Berintegritas”. Kegiatan yang dilaksanakan di Lantai 2 Teater Kampus FSH UIN Syarif Hidayatullah diselenggarakan pada tanggal Jumat, 14 Januari 2024 lalu.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 7 Maret 2017 – Transparency International kembali meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB). GCB merupakan potret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara. Hasil GCB 2017 menunjukkan anggota legislatif di seluruh Asia Pasifik perlu memperjuangkan keberpihakan terhadap whistleblower; Pemerintah harus menepati janji untuk memberantas korupsi, termasuk
Oleh Afina Zahra Fatharani – Kawula Muda Antikorupsi Transparency International Indonesia Nasib pemberantasan korupsi di Indonesia kian mengkhawatirkan. Pasalnya, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia menunjukan bahwa Indonesia memperoleh skor 34 dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115. Selain karena penegakan hukum yang lemah, ada
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
