TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Banda Aceh (ANTARA) – Transparency International (TI) Indonesia menyatakan aspek program antikorupsi hingga sosial dan hak asasi manusia (HAM) pada perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia masih rendah. “Aspek antikorupsi pada perusahaan tambang di Indonesia masih rendah, termasuk dari sosial dan HAM,” kata Gita Ayu Atikah, peneliti TI Indonesia, di
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Jakarta, 9 Juli 2013 – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun 3 dari 4 orang yang disurvey dalam Global Corruption Barometer (GCB) menyatakan bahwa korupsi di negara-negara Asia Tenggara memburuk. Suap dan penyalahgunaan wewenang masih marak, sementara lembaga-lembaga yang mestinya memberikan pelayanan, pelindungan dan supervisi justru
Kabut akan semakin pekat menyelimuti seleksi pimpinan KPK manakala berhadapan dengan proses politik di DPR. Kabut sedang turun membayangi seleksi anggota/pimpinan lembaga negara independen, penyebab utamanya karena prosesnya diliputi kooptasi politik yang berlebihan. Kondisi ini pada satu sisi berpotensi menjadi ancaman terhadap independensi atau kemandirian lembaga negara sekaligus akan menggerus
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
