TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Alih-alih bersih-bersih di lingkungan internalnya, MA justru dinilai mencederai kepercayaan publik karena telah memangkas hukuman Gazalba Saleh. JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Agung memangkas hukuman Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dari 12 tahun kembali menjadi 10 tahun penjara seperti vonis pengadilan tingkat pertama menuai kritik. Alih-alih bersih-bersih dari mafia peradilan,
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Jakarta, 9 Juli 2013 – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun 3 dari 4 orang yang disurvey dalam Global Corruption Barometer (GCB) menyatakan bahwa korupsi di negara-negara Asia Tenggara memburuk. Suap dan penyalahgunaan wewenang masih marak, sementara lembaga-lembaga yang mestinya memberikan pelayanan, pelindungan dan supervisi justru
Skor Indek Persepsi Korupsi Indonesia turun drastis karena melemahnya pengawasan terhadap pemegang kekuasaan. Sudah saatnya Presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi terutama dimulai dari lingkar inti kekuasaan. Laporan Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang dibuat Transparency International menunjukkan penurunan tajam. Skor Indonesia turun drastis, dari 38 pada peringkat ke-96 pada 2021 menjadi
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
