TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Kartu Tanda Penduduk elektronik menjadi salah satu instrumen penting bagi warga untuk mendapatkan akses layanan publik. Ironisnya, proses pengadaan kartu identitas itu justru menjadi bancakan oleh segelintir orang. Hal itu disampaikan Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, di sela-sela kegiatan kampanye pengusutan kasus e-KTP saat car free day di Bundaran
Jakarta, 19 Juni 2025 — Dugaan korupsi dana zakat senilai Rp 9,8 miliar dan penyelewengan dana hibah APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 3,5 miliar di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana disampaikan oleh pejabat KPK, “saat ini laporan pada tahap
Presiden ke delapan, Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa, program kerjanya kedepan dipastikan mengutamakan kepentingan rakyat. Pidatonya pada 20 Oktober 2024 menyebutkan “kepentingan rakyat Indonesia di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi”. Salah satu bukti dari implementasi pidato ini adalah program quick winyang diasumsikan mengedepankan kepentingan public. Salah satu contoh
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
