TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Dari 22 BUMD yang ada di Jakarta, 10 BUMD tergolong cukup baik dalam transparansi dan kinerja antikorupsi. Sedangkan 12 BUMD lain tergolong cukup buruk dan buruk. JAKARTA, KOMPAS — Penilaian transparansi dan penerapan antikorupsi pada 22 badan usaha milik daerah atau BUMD di Jakarta menunjukkan tidak ada satu pun BUMD
Jakarta, June 5th 2025 The case of a whistleblower facing prosecution after reporting alleged zakat fund corruption reveals a systemic legal failure. Transparency International Indonesia strongly denounces the ongoing criminalisation of TY, a whistleblower who exposed suspected misappropriation of public funds at the National Zakat Agency (BAZNAS) in West Java.
Pemberantasan korupsi membutuhkan ekosistem politik yang mendukung. KPK harus dilepaskan dari cengkeraman eksekutif. Sikap permisif Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap merebaknya isu gratifikasi pesawat jet pribadi Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, mencerminkan telah paripurnanya penundukan lembaga antikorupsi itu oleh pengaruh kekuasaan eksekutif. Tindakan KPK yang tampak teramputasi keberaniannya
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
