TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Alih-alih bersih-bersih di lingkungan internalnya, MA justru dinilai mencederai kepercayaan publik karena telah memangkas hukuman Gazalba Saleh. JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Agung memangkas hukuman Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dari 12 tahun kembali menjadi 10 tahun penjara seperti vonis pengadilan tingkat pertama menuai kritik. Alih-alih bersih-bersih dari mafia peradilan,
Jakarta, June 5th 2025 The case of a whistleblower facing prosecution after reporting alleged zakat fund corruption reveals a systemic legal failure. Transparency International Indonesia strongly denounces the ongoing criminalisation of TY, a whistleblower who exposed suspected misappropriation of public funds at the National Zakat Agency (BAZNAS) in West Java.
Pengembangan Sistem Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan (PPKK) di Perguruan Tinggi Oleh Dadang Trisasongko Korupsi merupakan salah satu akar permasalahan pembangunan di Indonesia. Penyebab terjadinya perilaku korupsi cukup banyak, tetapi yang pasti yang menjadi sumber utama yang terus mendorong terjadinya adalah masih maraknya konflik kepentingan oleh penyelenggara negara (Komisi Pemberantasan
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
