Koalisi MBG Watch Geruduk Kejaksaan Agung, Tuntut Hentikan Makan Bergizi Gratis dan Usut Tuntas Kasus Korupsi
Aksi ini digelar untuk membongkar praktik korupsi, pemborosan anggaran, serta penindasan ruang sipil yang terjadi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang awalnya diklaim sebagai solusi intervensi stunting nasional ini dinilai telah melenceng jauh menjadi arena bagi-bagi konsesi ekonomi para elite politik dan aktor keamanan.
Click Here

Fokus Kami

Research

TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi

Program

TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.

Knowledge Management

TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.

Wilayah Kerja

Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia

Kabar Terbaru

Berita

Walikota Pontianak Tanda Tangani MoU Pemberantasan Korupsi Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak mengadakan, seminar publik dan penandatangan MoU dengan Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII), di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Senin (20/3/2017). Dalam seminar tersebut diangkat tema “Pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) melalui penguatan sistem integritas lokal dalam mendorong integritas sektor swasta dan pelayanan

Read More »

Siaran Pers

Laporan Dugaan Etik Pengadaan Private Jet KPU RI Tahun Anggaran 2024

Pada hari ini, Kamis, 22 Mei 2025, Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Themis Indonesia dan Trend Asia melaporkan dugaan pelanggaran etik terkait pengadaan private jet di KPU RI tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun berdasarkan 3 (tiga) hal; Pertama, dari aspek pengadaan barang dan jasa (procurement). Sejak tahapan perencanaan, pengadaan

Read More »

Opini

Politik Balas Budi dalam Pengangkatan Komisaris BUMN: Refleksi dan Tantangan

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pengisian jabatan untuk jajaran direksi dan komisaris di BUMN seharusnya didasarkan pada kebutuhan perusahaan. Dalam forum debat Dua Arah yang diselenggarakan Kompas TV (14/6/2024) yang membahas fenomena banyaknya politisi yang diangkat menjadi komisaris BUMN, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan pernyataan reflektif. Ia mengatakan bahwa tidak ada aturan

Read More »

Audio Visual

Kompetensi, Kedekatan Politik, dan Militerisasi Kursi BUMN

Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?

Read More »

Hubungi Kami

Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510

(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id

© Transparency International Indonesia.
All right reserved