TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi bersama Relawan Koalisi Anti Korupsi (Kawan Aksi) merilis hasil audit sosial pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Rabu 31 Januari 2024. Dalam ekspose tersebut, ACC Sulawesi mengungkap 3 temuan janggal di lapangan. Objek pemantauan atau penelitian ini terdiri ini dari bidang pendidikan,
Jakarta, 30 Juni 2025 – Transparency International Indonesia (TII) merilis laporan terbaru bertajuk “Risiko Korupsi di Balik Hidangan Makan Bergizi Gratis” yang menyoroti tingginya kerentanan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendekatan Corruption Risk Assessment (CRA). Kajian ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya berisiko gagal secara implementatif,
Pelemahan terhadap institusi KPK menjadi rangkaian pembusukan terhadap lembaga-lembaga yang dibentuk pascareformasi. Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus korupsi adalah antiklimaks dari wacana penguatan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi yang kerap digaungkan Presiden Joko Widodo. Sejak revisi UU KPK bergulir, Presiden sudah terlihat gamang walau pada akhirnya revisi dibahas dalam waktu
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
