[vc_row][vc_column][vc_column_text](Studi Kasus di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur) Transparency International Indonesia (TI Indonesia) pada Senin (26/2) mendiseminasikan kajian kritis terbarunya atas kebijakan hilirisasi pertambangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia. TI Indonesia mengungkapkan bahwa kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan, khususnya nikel sangat…
Category: Headline
Indeks Persepsi Korupsi: Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol
Satu dekade Presiden Jokowi terbukti gagal dalam memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia Jakarta, 30 Januari 2024 – Korupsi terbukti melemahkan demokrasi dan akses terhadap keadilan. Penyempitan ruang partisipasi publik karena sistem yang korup telah memperparah tercapainya kesejahteraan. Korupsi juga menjadi…
TI Indonesia dan UMJ Jalin Kerjasama Pencegahan Korupsi
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bersama Transparency International (TI) Indonesia menjalin kerja sama pencegahan korupsi dengan menandatangani surat perjanjian, di Auditorium Kasman Singodimedjo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Kamis (14/12/23). Kerja sama itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas…
Mencegah Korupsi dalam Skema Pensiun Dini PLTU di Indonesia
Jakarta, 31 Oktober 2023 Di negara berkembang, transisi energi kotor ke energi bersih menjadi sebuah dilema, termasuk Indonesia. Pada satu sisi ada kepentingan ekonomi yang harus diakomodasi, namun ada kepentingan ekologis jangka panjang yang mesti diutamakan. Skema pensiun dini pembangkit…
INDONESIA INTEGRITY FORUM 2023: “Sustaining Alliance, Bolstering Collective Action”
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 25 Oktober 2023 Indonesia Integrity Forum (IIF) 2023 yang diprakarsai oleh Transparency International (TI) Indonesia pada Rabu (25/10) di Jakarta telah membuka ruang dialog yang strategis untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kunci serta peluang meningkatkan kerja-kerja antikorupsi di Indonesia.…
Anomali Sentralisasi Izin Tambang; Tingginya Risiko Korupsi Hingga Lemahnya Pengawasan
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 11 September 2023 Desentralisasi dan pemilihan kepala daerah menjadi faktor yang menyebabkan tingginya risiko korupsi dalam izin pertambangan. Pemberian izin tambang yang massif menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mengindikasikan kuatnya relasi pendanaan politik dalam meningkatkan risiko korupsi dalam perizinan…
Komunike bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang dihasilkan dalam Konsolidasi Masyarakat Sipil dalam Merespon Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 23 Agustus 2023 Kami, perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia, telah melakukan pertemuan dalam Forum Konsolidasi Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan…
Penguatan Transparansi dan Antikorupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Jakarta, 15 Agustus 2023 Sektor pelabuhan memiliki posisi yang penting dalam menyokong perekonomian negara. Sesuai RPJMN 2020 – 2024 ada urgensi untuk meningkatkan konektivitas maritim yang menjadi bagian utama dalam program pemerintah. Penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan menjadi…
Konsistensi dalam Memperkuat Integritas dan Transparansi Bisnis di PT PLN (Persero)
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi pihak yang paling dominan terlibat dalam berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk semakin memperkuat sistem anti korupsi di BUMN. Kebijakan pemerintah yang menggeser pendulum pemberantasan korupsi kearah pencegahan justru…
Transparency in Corporate Reporting Badan Usaha Milik Daerah (TRAC BUMD) “Sengkarut Tata Kelola Perusahaan Daerah di Indonesia”
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 17 Mei 2023 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada dasarnya ditujukan untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah sesuai dengan semangat otonomi. Sehingga keberadaan BUMD diharapkan berdampak positif bagi pembangunan di tingkat lokal. Untuk mencapai tujuan dan dampak tersebut,…