[vc_row][vc_column][vc_column_text](Studi Kasus di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur) Transparency International Indonesia (TI Indonesia) pada Senin (26/2) mendiseminasikan kajian kritis terbarunya […]
Satu dekade Presiden Jokowi terbukti gagal dalam memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia Jakarta, 30 Januari 2024 – Korupsi terbukti melemahkan
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bersama Transparency International (TI) Indonesia menjalin kerja sama pencegahan korupsi dengan menandatangani surat perjanjian, di Auditorium
Jakarta, 31 Oktober 2023 Di negara berkembang, transisi energi kotor ke energi bersih menjadi sebuah dilema, termasuk Indonesia. Pada satu
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 25 Oktober 2023 Indonesia Integrity Forum (IIF) 2023 yang diprakarsai oleh Transparency International (TI) Indonesia pada Rabu (25/10) di
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 11 September 2023 Desentralisasi dan pemilihan kepala daerah menjadi faktor yang menyebabkan tingginya risiko korupsi dalam izin pertambangan. Pemberian
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 23 Agustus 2023 Kami, perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengadaan
Jakarta, 15 Agustus 2023 Sektor pelabuhan memiliki posisi yang penting dalam menyokong perekonomian negara. Sesuai RPJMN 2020 – 2024 ada
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi pihak yang paling dominan terlibat dalam berbagai tindak pidana korupsi. Hal ini mengindikasikan
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 17 Mei 2023 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada dasarnya ditujukan untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah sesuai
