“TOLAK CALON HAKIM AGUNG YANG TIDAK BERINTEGRITAS”
Sebelas calon hakim agung (CHA) yang lolos seleksi di Komisi Yudisial (KY) telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi […]
Headline, Rilis Media
Headline
Headline, Rilis Media
Rilis Media: Kelola BUMN dengan Profesional
Jakarta, 16 Juni 2021 Pengangkatan Abdee Slank sebagai komisaris PT Telkom Tbk memunculkan kontroversi dan perdebatan soal komisaris BUMN. Lebih
Headline, Rilis Media
Pemerintah Indonesia Gagal Menunjukkan Komitmen Antikorupsi di Forum Internasional
Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang Korupsi (UNGASS Corruption 2021): Pemerintah Indonesia Gagal Menunjukkan Komitmen Antikorupsi di Forum Internasional Jakarta,
Headline, Rilis Media
Indonesia Harus Konsisten Menggunakan Energi Bersih
Belakangan ini, pemerintah menyatakan akan mengurangi, bahkan menghentikan, penggunaan batu bara sebagai bahan baku PLTU, dan beralih pada pembangkit listrik
Headline, Rilis Media
Satu Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi “Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi”
Gejolak penolakan rakyat mengenai pelemahan pemberantasan korupsi pada aksi #ReformasiDikorupsi tahun 2019 lambat laun mulai terjawab. Satu tahun kinerja KPK
gcb, Headline, news
Global Corruption Barometer 2020 – Indonesia
Pada tahun 2020, Transparency International kembali merilis laporan Global Corruption Barometer – Asia. Global Corruption Barometer (GCB) merupakan survei mengenai
Headline, Rilis Media
Optimalkan penerimaan negara, usut pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak pada ekspor pulp
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 3 November 2020—Praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak teridenfikasi terjadi pada ekspor pulp larut Indonesia. Tak tanggung-tanggung, praktek ini
Headline, Rilis Media
Politik Gelang Karet Pemberantasan Korupsi dalam UU Cipta Kerja
Press Release bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) – Transparency International Indonesia (TII) – Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum
Headline, news
UU Cipta Kerja Bertolak Belakang dengan Semangat Pemberantasan Korupsi
Ditengah ketidakpastian ancaman pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, Senin (5/10/2020), telah mengetuk palu tanda disahkannya Omnibus Law
Headline, Rilis Media
Pemerintah Wajib Menjalankan Transparansi Penanganan Covid-19 Diseluruh Sektor Jaring Pengaman Sosial, Pengadaan Barang/Jasa dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Komunike Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Penanganan Covid-19 PEMERINTAH WAJIB MENJALANKAN TRANSPARANSI PENANGANAN COVID-19 DISELURUH SEKTOR JARING PENGAMAN SOSIAL,