Platform Gotong Royong Warga terkait Covid-19 Diluncurkan
JAKARTA, 6 April 2020 — Sebuah platform pelaporan terkait Coronavirus Desease 2019 atau Covid-19 resmi diluncurkan. Diinisiasi sejumlah tokoh CSO, […]
Headline, Rilis Media
Rilis Media
Headline, Rilis Media
Saatnya Pemerintah, PLN dan Korporasi Mencegah Korupsi
KORUPSI DI SEKTOR KELISTRIKAN: Saatnya Pemerintah, PLN dan Korporasi Mencegah Korupsi (Jakarta, 29 Oktober 2019) Minimnya pasokan listrik di berbagai
Headline, Rilis Media
MELAWAN NALAR PUBLIK, REVISI UU KPK HARUS DITOLAK
MELAWAN NALAR PUBLIK, REVISI UU KPK HARUS DITOLAK Jakarta, 6 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati pembahasan
Headline, Rilis Media
PEMERINTAH HARUS MELIBATKAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENCEGAHAN KORUPSI.
Jakarta, 24 Juli 2019. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan salah satu langkah pemerintah
Headline, Rilis Media
TII: KPK yang Mandiri dan Independen Mutlak Dibutuhkan
Jakarta (4/7) – Lembaga pemberantasan korupsi harus bebas segala bentuk intervensi dan konflik kepentingan. Dukungan ini disampaikan Transparency International Indonesia
Rilis Media
Hindari Kolusi dan Korupsi Perizinan Usaha Pertambangan: Terapkan Uji Kelayakan yang Ketat Terhadap Pemohon Izin Pertambangan
Jakarta, 15 Februari 2019 Tahap pemberian izin usaha berbasis lahan seperti tambang, merupakan tahap yang sangat penting, karena pada tahap
Headline, Rilis Media
Saatnya Perusahaan Berinisiatif Mencegah Korupsi
Rilis Media Transparency International Indonesia Menyikapi Kasus Suap Perizinan Proyek Meikarta. (Jakarta, 25 Oktober, 2018) Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang
Headline, Rilis Media
Kritik Masyarakat Sipil Terhadap Pemerintah, IMF dan World Bank adalah Konstitusional
Sejak awal, penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Worl Bank 2018 di Bali Indonesia, yang dihadiri oleh begitu banyak perwakilan pemerintah maupun masyarakat
Headline, Rilis Media
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi : HARUS FOKUS PADA LANGKAH KONGKRIT MENGHADANG KORUPSI POLITIK DI INDONESIA
Beberapa waktu lalu Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres Stranas PK
Headline, Rilis Media
Jangan Pilih Calon Anggota Legislatif Koruptor!
Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan aturan didalam PKPU 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan