Indeks Antikorupsi dan Transparansi Perusahaan Pertahanan 2020:
Perusahaan Pertahanan Terbesar di Dunia termasuk Indonesia, Minim Komitmen Melawan Korupsi
Jakarta, 9 Februari, 2021 – Hampir tiga perempat perusahaan pertahanan terbesar di dunia menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada komitmen dalam memberantas korupsi, ungkap Indeks Anti-Korupsi dan Transparansi Perusahaan Pertahanan 2020 dari Transparency International. Penelitian ini merupakan satu-satunya indeks global yang mengukur komitmen transparansi dan anti-korupsi dari perusahaan pertahanan terkemuka dunia.
Indeks ini menemukan bahwa hanya 12% dari 134 perusahaan pertahanan global yang dinilai mendapatkan peringkat ‘A’ atau ‘B’, yang menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap anti-korupsi dan transparansi. Sementara 73% perusahaan pertahanan lainnya mendapatkan peringkat ‘D’ atau lebih rendah, yang menunjukkan komitmen yang rendah terhadap anti-korupsi dan transparansi. Sedangkan dari 36 perusahaan yang mendapat nilai ‘C’ atau lebih tinggi, 21 perusahaan diantaranya berbasis di Eropa dan 13 berkantor pusat di Amerika Utara.
Hasil dari indeks ini menegaskan bahwa sebagian besar perusahaan yang mendapat skor terendah tidak memiliki langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko korupsi. Selain itu hanya sedikit perusahaan yang mengambil tindakan untuk mencegah korupsi dan manajemen anti-suap yang terkait dengan penggunaan agen dan perantara untuk melakukan transaksi persenjataan atas nama mereka.
Di sisi lain, banyak perusahaan mendapat skor tinggi dalam kualitas tindakan antikorupsi internal, seperti komitmen publik untuk memerangi korupsi dan proses untuk mencegah karyawan terlibat dalam penyuapan. Namun, karena sebagian besar perusahaan tidak mempublikasikan bukti tentang bagaimana kebijakan tersebut bekerja dalam praktiknya, sangat sulit mengetahui apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif.
Natalie Hogg, Direktur Transparency International’s Defence & Security Programme menuturkan hasil DCI 2020 membuktikan bahwa sektor pertahanan masih terperosok dalam kerahasiaan atas informasi mengenai kebijakan dan prosedur perusahaan yang tidak memadai untuk melindungi dari korupsi. “Dengan hampir tiga perempat perusahaan gagal mencapai peringkat ‘C’, jelas lebih banyak yang harus dilakukan. Mengingat adanya hubungan yang kuat antara korupsi dan konflik, kegagalan untuk melakukan hal ini akan menelan korban jiwa”, ujar Hogg.
Hogg menambahkan, meskipun hasil indeks ini secara keseluruhan nampak suram, namun terdapat beberapa tanda kemajuan yang ditemukan. “Transparansi yang lebih besar dapat berkontribusi untuk mengurangi korupsi di sektor pertahanan. Perusahaan-perusahaan yang meningkatkan kualitas dan transparansi upaya antikorupsinya, akan menyadari bahwa mereka tidak hanya membantu mengurangi penderitaan manusia, tetapi juga akan membantu mempromosikan supremasi hukum yang akan menguntungkan perusahaan yang ingin menjalankan bisnisnya dengan cara yang bersih.” ungkap Hogg.
Industri pertahanan merupakan target utama dari korupsi karena banyaknya uang yang terlibat (pengeluaran militer global pada 2019 diperkirakan lebih dari $1,9 triliun), hubungan erat antara kontrak pertahanan dan politik, dan pendekatan kerahasiaan yang seringkali menjadi dalih dalam melakukan pengadaan persenjataan.
Dampak korupsi dalam perdagangan senjata juga sangat serius. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, mengingatkan bahwa nilai kontrak pertahanan yang sangat besar akan terbuang percuma jika tidak dilaksanakan secara akuntabel untuk layanan yang esensial. “Korupsi dapat melanggengkan konflik dan memakan korban jiwa ketika pasukan militer dilengkapi dengan peralatan yang tidak memadai dan pejabat yang korup menggunakan keuntungan dari kesepakatan pertahanan untuk memperkuat posisi pribadi dan merusak demokrasi”, ungkap Danang.
Perusahaan dari Indonesia yang dinilai, yaitu PT Dirgantara Indonesia (Indonesian Aerospace) mendapatkan peringkat F, artinya komitmen terhadap antikorupsi dan transparansi sangat rendah. Dari kesepuluh area risiko korupsi yang dipantau, hampir seluruh informasi milik PT Dirgantara Indonesia tidak dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Proses penyidikan kasus korupsi yang dihadapi oleh PT Dirgantara Indonesia saat ini memperkuat hasil indeks ini, yang mengindikasikan buruknya tata kelola internal dan integritas bisnis sektor perusahaan pertahanan di Indonesia.
Oleh karena itu, menurut Danang hasil dari DCI 2020 ini juga akan memberikan peta jalan untuk praktik yang lebih baik dalam industri pertahanan, termasuk bagi PT Dirgantara Indonesia. “Indeks ini memberikan panduan tentang standar antikorupsi dan transparansi kepada perusahaan pertahanan yang sesuai dengan risiko yang dihadapi di sektor pertahanan. Mengadopsi nilai-nilai ini tidak hanya mengurangi risiko perusahaan, tetapi juga pada gilirannya membantu meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko korupsi di sektor pertahanan secara lebih luas”, tegas Danang.
Berdasarkan hasil indeks ini, Transparency International bersama Transparency International Indonesia menyerukan kepada perusahaan pertahanan global dan Indonesia untuk berkomitmen pada peningkatan kualitas antikorupsi dan transparansi perusahaan yang kuat dengan:
- Mempublikasikan program antikorupsi perusahaan, termasuk implementasi, pemantauan dan sistem untuk mengukur efektivitas kebijakan dan prosedur tersebut;
- Membuka informasi mengenai prosedur dan aktivitas perusahaan dalam mengelola dan mencegah korupsi di area berisiko korupsi tertinggi, seperti rantai pasokan, agen dan perantara, joint venture dan kontrak offsets, serta pengakuan publik atas risiko korupsi yang terkait dengan praktik tersebut;
- Mengungkapkan keterlibatan politik perusahaan, termasuk rincian kontribusi politik, sumbangan, lobi dan penunjukan sektor publik untuk semua wilayah dan yurisdiksi di mana perusahaan aktif beroperasi;
- Membuka informasi mengenai prosedur perusahaan untuk menilai dan memitigasi risiko korupsi yang terkait dengan operasi di pasar berisiko tinggi, serta pengakuan risiko korupsi yang terkait dengan praktik tersebut;
- Mempublikasikan beneficial ownership perusahaan, termasuk semua anak perusahaan yang terkonsolidasi penuh dan kepemilikan yang tidak terkonsolidasi sepenuhnya, serta menginformasikan kepada publik bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan bekerja dengan bisnis yang beroperasi dengan struktur yang tidak jelas;
- Membuka informasi mengenai sifat pekerjaan perusahaan, negara dimana perusahaan beroperasi dan negara tempat anak perusahaan terkonsolidasi penuh dan kepemilikan yang tidak terkonsolidasi penuh dibuat.
Tentang Indeks Anti-Korupsi dan Transparansi Perusahaan Pertahanan 2020
DCI menganalisis komitmen terhadap transparansi dan antikorupsi dari 134 perusahaan pertahanan terbesar di dunia. Hasil penilaian akan digunakan untuk memberikan peringkat bagi perusahaan, dimana peringkat A menunjukkan komitmen antikorupsi dan transparansi paling tinggi, sedangkan komitmen paling rendah adalah peringkat F.
Laporan ini menganalisis informasi yang tersedia untuk publik dengan menilai kualitas, jangkauan, dan ketersediaan kebijakan dan prosedur anti-penyuapan dan korupsi di 10 bidang utama yang dinilai dapat mengurangi risiko korupsi di industri pertahanan. Kesepuluh bidang tersebut meliputi:
- Kepemimpinan dan budaya organisasi;
- Kontrol internal;
- Dukungan ke pegawai;
- Konflik kepentingan;
- Keterlibatan pelanggan (pemerintah);
- Manajemen rantai pasokan;
- Agen, perantara dan joint ventures;
- Mekanisme offsets;
- Pasar berisiko tinggi;
- Badan usaha milik negara;
DCI tidak mengukur korupsi atau seberapa baik tindakan anti-korupsi perusahaan dalam praktiknya karena sebagian besar perusahaan tidak mengungkapkan apakah kebijakan dan prosedur mereka efektif. Skor DCI yang tinggi tidak menunjukkan bahwa perusahaan kebal terhadap korupsi; bahkan perusahaan dengan tindakan anti-korupsi yang paling kuat pun tetap menghadapi risiko dan insiden korupsi.
Indeks ini sebelumnya juga diterbitkan pada tahun 2015 dan 2012, yang dikenal sebagai Indeks Anti-Korupsi Perusahaan Pertahanan. Dikarenakan perubahan signifikan dalam tujuan, fokus, metodologi, dan kumpulan pertanyaan dari indeks 2020, perbandingan dengan indeks sebelumnya tidak mungkin atau tidak sesuai untuk dilakukan.
Kontak:
Wawan Suyatmiko – wsuyatmiko@transparansi.id
Alvin Nicola – anicola@transparansi.id
Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi link berikut: https://ti-defence.org/dci/
Download infografis hasil global di sini
Download infografis hasil Asia Pasifik di sini
