INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022 MENGALAMI PENURUNAN TERBURUK SEPANJANG SEJARAH REFORMASI
Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus menurun
Jakarta, 31 Januari 2023 – Tepat di hari ini (31/1/2023), Transparency International telah meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun pengukuran 2022, secara serentak di seluruh dunia dengan mengambil tema: Korupsi, Konflik dan Keamanan. CPI merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995.
Tema ini sendiri diangkat guna mengingatkan pemerintah di seluruh dunia bahwa praktik korupsi sesungguhnya dapat merusak stabilitas politik, sosial, dan ekonomi yang pada akhirnya akan mengancam perdamaian, keselamatan, dan keamanan secara luas. Korupsi juga mampu menciptakan lahan subur bagi kejahatan terorganisir, terorisme, bahkan perang, karena impunitas terus terjadi melalui keterlibatan pejabat publik dan penegak hukum yang korup.
Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi pengingat nyata bahwa minimnya akuntabilitas pemerintah dapat mengancam perdamaian dan keamanan global. Fenomena ini sekaligus telah mengungkap keterlibatan negara-negara dengan skor CPI tinggi yang justru menjadi sponsor praktik korup di tempat lain.
CPI 2022: INDONESIA
Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 1995, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu dipantau situasi korupsinya secara rutin. Pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022 yang dirilis hari ini, menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. “CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.” ungkap Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.
Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.
Hasil 8 indikator komposit pada CPI 2022:
- Tiga sumber data mengalami penurunan dibanding temuan tahun sebelumnya, yaitu PRS yang merosot 13 poin, IMD World Competitiveness Yearbook yang turun 5 poin, dan PERC Asia yang turun sebesar 3 poin.
- Tiga sumber data mengalami stagnasi, yakni Global Insight, Bertelsmann Transformation Index dan Economist Intelligence Unit.
- Dua sumber data mengalami kenaikan satu poin yakni World Justice Project – Rule of Law Index dan Varieties of Democracy Project (VDem). Meskipun demikian, indikator pada kedua sumber data tersebut hanya dikontribusikan dari kenaikan agregat umum secara regional. Hal ini disebabkan dalam lima tahun terakhir baik WJP-ROL Index maupun VDem selalu berada jauh di bawah dan paling rendah jika dilihat dari rerata skor CPI tahunan selama dua dekade terakhir.
Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, J Danang Widoyoko, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 ini membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan tidak efektif. Revisi UU KPK pada tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis, seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan. Tetapi merosotnya skor CPI menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan.
Demikian juga pemberantasan korupsi di sektor strategis lainnya seperti korupsi politik dan korupsi peradilan juga tidak menunjukkan stagnasi. Kecilnya kenaikan skor WJP-ROL Index dan VDem memberikan bukti pada dua sektor ini tidak ada terobosan kebijakan dalam pemberantasan korupsi. Padahal selama ini dua sektor ini merupakan sektor penting yang menghambat kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia. Stagnasi pencegahan korupsi politik dan korupsi peradilan pada akhirnya berkontribusi pada turunnya skor dan peringkat Indonesia.
Situasi Indonesia pada CPI 2022 juga semakin tenggelam di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45. Negara terbesar di Asia Tenggara ini berbagi posisi dengan Bosnia and Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone dengan skor 34. Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand.
Di saat bersamaan, meskipun Indonesia menjadi tuan rumah salah satu forum diplomatik paling penting selama tahun 2022 di Forum G20, namun Presidensi Indonesia gagal menghasilkan komitmen dan rencana berbasis bukti dalam memperkuat agenda antikorupsi global yang lebih nyata. Para kleptokrat Rusia hingga saat ini masih menikmati impunitas, di mana otoritas lintas negara yang memiliki fungsi untuk membekukan dan menyita aset ilegal masih belum dilengkapi dengan kapasitas, sumber daya, atau alat yang memadai.
CPI 2022: GLOBAL DAN REGIONAL
Secara global, Denmark (90) berada di puncak indeks tahun ini, yang diikuti oleh Finlandia dan Selandia Baru, keduanya mendapatkan skor 87. Institusi demokrasi yang kuat dan penghormatan besar terhadap hak asasi manusia juga menjadikan negara-negara ini sebagai negara yang paling damai di dunia menurut Global Peace Index.
Delia Ferreira Rubio, Chair dari Transparency International mengatakan:
“Korupsi telah membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih berbahaya, karena pemerintah secara kolektif gagal membuat kemajuan melawannya, mereka memicu peningkatan kekerasan dan konflik saat ini – dan membahayakan orang di mana pun. Satu-satunya jalan keluar adalah negara melakukan kerja keras, membasmi korupsi di semua tingkatan untuk memastikan pemerintah bekerja untuk semua orang, bukan hanya segelintir elit.”
Sementara itu, Sudan Selatan (13), Suriah (13) dan Somalia (12), yang semuanya terlibat konflik berkepanjangan, tetap berada di posisi bawah CPI. Selain itu, 26 negara, diantaranya Qatar (58), Guatemala (24) dan Inggris (73), berada di posisi terendah dalam sejarah tahun ini.
Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International tahun 2022 menegaskan bahwa sebagian besar negara di dunia hanya membuat sedikit atau bahkan tidak ada kemajuan yang berarti dalam mengatasi korupsi selama lebih dari satu dekade, dimana lebih dari dua pertiga negara mendapat skor di bawah 50 dari 100.
Hasil CPI 2022 juga mengungkapkan bahwa terlepas dari telah adanya upaya bersama dan banyak pencapaian yang mampu diperoleh, namun tidak dapat dipungkiri bahwa skala masalahnya masih sangat besar. Rata-rata global tetap stagnan pada skor 43 dari 100 untuk sebelas tahun berturut-turut, dan lebih dari dua pertiga negara (122) terus menghadapi masalah korupsi yang serius, dengan skor di bawah 50.
Sementara itu, rerata Asia Pasifik masih stagnan dengan skor 45 selama empat tahun berturut-turut dimana lebih dari 70 persen negara berada di peringkat di bawah 50. Terlepas dari peluang yang menghadirkan berbagai pertemuan puncak diplomatik yang diadakan di kawasan ini pada tahun 2022, negara-negara di seluruh Asia terus berfokus pada pembangunan ekonomi semata dengan mengorbankan prioritas lain, termasuk upaya antikorupsi.
Selandia Baru (87), Singapura (83), Hong Kong (76) dan Australia (75) terus memimpin di Asia Pasifik, tetapi Selandia Baru telah kehilangan posisinya sebagai yang terbaik di dunia. Sedangkan Afghanistan (24), Kamboja (24), Myanmar (23) dan Korea Utara (17) mendapat nilai terendah. Demokrasi juga menurun di negara dengan populasi besar, termasuk India (40), Indonesia (34), Filipina (33) dan Bangladesh (25) karena pemerintahnya cenderung mengkonsolidasikan kekuasaannya di tangan eksekutif dan menerapkan undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara, serta memenjarakan mereka yang mengungkapkan perbedaan pendapat.
REKOMENDASI
Transparency International Indonesia menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan komitmen anti-korupsi, memperkuat check and balances, menegakkan hak atas informasi dan membatasi pengaruh swasta untuk akhirnya membersihkan dunia dari korupsi serta ketidakstabilan yang ditimbulkannya.
- Politik dan Pemilu Berintegritas
Presiden dan Pemerintah, DPR dan Partai Politik, Lembaga Penyelenggara dan Pengawasan Pemilu, serta Lembaga Penegakan Hukum harus menjamin prinsip integritas dan antikorupsi. - Kebijakan Ekonomi Antikorupsi
Pemerintah bersama pihak swasta harus konsisten dalam membangun sistem antikorupsi. - Demokrasi dan Ruang Sipil
Pemerintah harus menjamin kebebasan sipil dan ruang aspirasi publik dalam pembentukan regulasi hingga implementasi pembangunan.
Contact Persons:
Alvin Nicola – anicola@transparansi.id
Wawan Suyatmiko – wsuyatmiko@transparansi.id
Akses laporan selengkapnya: www.transparansi.id
Download materi CPI 2022
TENTANG CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX
Sejak dimulai pada tahun 1995, Indeks Persepsi Korupsi telah menjadi indikator global utama korupsi sektor publik. Indeks menilai 180 negara dan teritori di seluruh dunia berdasarkan persepsi korupsi sektor publik, menggunakan data dari 13 sumber eksternal, termasuk Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia, risiko swasta dan perusahaan konsultan, wadah pemikir, dan lain-lain. Skor mencerminkan pandangan para ahli dan pebisnis.
Proses penghitungan CPI ditinjau secara berkala untuk memastikannya reliabel dan koheren, dimana terakhir oleh European Commission’s Joint Research Center pada tahun 2017. Semua skor CPI sejak 2012 dapat dibandingkan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat artikel: The ABCs of the CPI: How the Corruption Perceptions Index is calculated.
Halaman media mencakup laporan CPI 2022, serta kumpulan data dan metodologi lengkap, siaran pers internasional, dan analisis tambahan lainnya. Akses lebih lanjut di: https://www.transparency.org/en/cpi/2022/media-kit
TENTANG TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA
Salah satu bagian dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi berbasis di Berlin, Jerman yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil bersama lebih dari 100 chapter di seluruh dunia.
Sejak berdiri tahun 2000, TI-Indonesia berjuang membangun negara yang bersih dari praktik dan dampak korupsi. Sejumlah riset telah menjadi rujukan komunitas global, seperti Corruption Perception Index (CPI) dan Global Corruption Barometer (GCB).
Di Indonesia, TI-Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat/daerah, masyarakat sipil, media dan perguruan tinggi dalam memperkuat gerakan anti korupsi, mulai dari proses pembuatan kebijakan anti korupsi hingga implementasinya.
FAQ
- CPI menilai 180 negara dan teritori di seluruh dunia berdasarkan persepsi korupsi sektor publik. Skor mencerminkan pandangan para ahli dan survei dari para pebisnis, bukan publik. (Lihat: methodology video.)
- CPI dihitung menggunakan data dari 13 sumber eksternal, termasuk Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia, perusahaan konsultan dan risiko swasta, think tank, dan lainnya.
- CPI menggunakan skala dari 0 sampai 100; 100 sangat bersih dan 0 sangat korup.
- Jenis korupsi sektor publik yang dipotret dalam CPI mencakup penyuapan, pengalihan dana publik, penuntutan kasus korupsi yang efektif, kerangka hukum yang memadai, akses informasi, dan perlindungan hukum bagi pelapor, jurnalis, dan penyidik.
- CPI tidak mengukur bentuk korupsi seperti penggelapan pajak, pencucian uang, kerahasiaan keuangan, arus keuangan ilegal, atau korupsi sektor swasta lainnya.