Paket kebijakan hukum akhirnya muncul menjelang usia 2 (dua) tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekalipun dianggap terlambat, kebijakan ini patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan pemerintah
Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda pada 17-23 April 2016. Kunjungan Presiden presiden kali
Jakarta 5/10/2016 – Global Competitiveness Report 2016/2017 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa masalah korupsi dan birokrasi yang berbelit membuat daya saing
Meski diwarnai dengan kontroversi dan perdebatan alot, akhirnya sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi UU Pengampunan Pajak.
Dewan Perwakilan Rakyat dipandang masyarakat Indonesia sebagai lembaga negara paling korup, sementara polisi menempati posisi terkorup kelima.Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 7 Maret 2017 – Transparency International kembali meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB). GCB merupakan potret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Jakarta, 9 Juli 2013 – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun 3 dari 4 orang yang disurvey dalam Global Corruption Barometer
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
