[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 3 November 2020—Praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak teridenfikasi terjadi pada ekspor pulp larut Indonesia. Tak tanggung-tanggung, praktek ini ditengarai mengakibatkan kebocoran pajak berpotensi

Press Release bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) – Transparency International Indonesia (TII) – Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM Pemerintah dalam salah satu

Komunike Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Penanganan Covid-19 PEMERINTAH WAJIB MENJALANKAN TRANSPARANSI PENANGANAN COVID-19 DISELURUH SEKTOR JARING PENGAMAN SOSIAL, PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMULIHAN EKONOMI

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil “Tunda Pilkada 2020 untuk Keselamatan Nyawa Warga Negara” Kesimpulan rapat antara Komisi II DPR, Pemerintah, dengan Penyelenggara Pemilu pada 21

Jakarta, 20 Juli 2020 Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Di tempat Perihal: Surat Desakan Transparansi Penggunaan Anggaran Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Dengan hormat, Pemerintah

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020 (Kontan, 2 Maret 2020). Pada 20 Maret hingga 9 Mei 2020,

Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki masa yang paling suram. Hal ini tak bisa dilepaskan begitu saja dari rentetan kejadian pelemahan yang dilakukan oleh Presiden dan DPR

Hasil Pemantauan Pelaksanan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di 9 Wilayah Jakarta, 27 Mei 2020. Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan