Jakarta, 7 Mei 2024 – Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, aksi represif dari negara terhadap masyarakat sipil, perusakan lingkungan, perampasan hak perempuan,
Jakarta, 19 Maret 2024 Transparency International Indonesia (TI Indonesia) mengajukan surat keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum hari ini (19/1). Surat keberatan tersebut merupakan tindak lanjut
Makassar, 7 Maret 2024 Transparency International Indonesia (TI Indonesia) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin serta Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Takalar (HIPERMATA)
[vc_row][vc_column][vc_column_text](Studi Kasus di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur) Transparency International Indonesia (TI Indonesia) pada Senin (26/2) mendiseminasikan kajian kritis terbarunya atas kebijakan hilirisasi pertambangan yang
Satu dekade Presiden Jokowi terbukti gagal dalam memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia Jakarta, 30 Januari 2024 – Korupsi terbukti melemahkan demokrasi dan akses terhadap keadilan.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan transaksi antara Abdul Gani yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, pada 18 Desember
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan forum “KPK Mendengar” pada Kamis, 21 Desember 2023 dengan mengundang perwakilan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Forum ini dilakukan berkala
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dalam rangka menyongsong Hari Korupsi Sedunia (HAKORDIA), Transparency International Indonesia pada Kamis (7/12) menginisiasi diskusi publik bertajuk “Membangun Demokrasi Bersih Melalui Perbaikan Tata Kelola Sawit”
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
