Dengan momentum Hari Antikorupsi Sedunia, TI Indonesia menggelar festival Antikorupsi. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari 8-14 Desember 2022 digelar di lima wilayah diantaranya Jakarta, Aceh, Makassar, Kupang dan Jember. Rangkaian kegiatan festival antikorupsi diisi dengan berbagai kegiatan…
Year: 2022
Kejahatan ”Biasa” Bernama Korupsi
Oleh Alvin Nicola Undang-Undang KUHP yang disahkan baru-baru ini bukan hanya mendefinisikan perbuatan korupsi, lebih dari itu turut mengubah usulan perubahan pemidanaannya. Ini mereduksi sifat khusus penanganan tindak pidana korupsi. Dimasukkannya delik tindak pidana korupsi ke dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang…
“Menyongsong Dua Dekade Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia: Peluncuran Survei Potret Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Pengadilan”
Jakarta, 14 Desember 2022 Institusi pengadilan tengah menghadapi tantangan serius di tengah semakin dekatnya jatuh tempo dua dekade Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia. Sejumlah insan pengadilan juga masih ada yang tersandung kasus korupsi, hal ini menyiratkan fakta bahwa agenda pembaruan…
“Towards Two Decades of Indonesian Judicial Reform Blueprints: Launching of Public Trust in Court Institutions Survey”
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, December 14th 2022 The judiciary is facing severe challenges as the two-decade-long maturity of Indonesia’s Blueprint for Judicial Reform approaches. There are also several court personnel who have stumbled on corruption cases; this implies the fact that the judicial…
Catatan dan Proyeksi Gerakan Antikorupsi dan Perpajakan Pasca G20 Summit
Presidensi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 2022 menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memimpin usaha kolektif dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif. Isu-isu prioritas yang dibahas dalam KTT G20 Indonesia, yaitu sistem kesehatan…
Survei Potret Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Pengadilan
Pengadilan adalah salah satu bagian terpenting dalam bangunan negara hukum. Lembaga kekuasaan kehakiman ini menjadi harapan banyak orang yang didirikan untuk mengelola keadilan, membela hak milik dan menegakkan aturan hukum demi terselenggaranya urusan negara dengan baik. Dikarenakan memiliki peran amat…
Robohnya Independensi Penjaga Konstitusi
Besarnya intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman menjadi awal robohnya independensi penjaga konstitusi. Dari aspek budaya hukum, publik disuguhi situasi yang memperlihatkan betapa bobroknya hukum di Indonesia. Setali tiga uang dengan DPR, Presiden Joko Widodo akhirnya melantik Guntur Hamzah sebagai hakim…
Youth Camp Antikorupsi: Anak Muda Paham dan Peduli Antikorupsi
Situasi korupsi saat ini membutuhkan peran banyak pihak untuk terlibat dalam upaya memberantas korupsi, terlebih lagi keterlibatan anak muda. Maka menjadi penting untuk memperkuat kapasitas anak muda untuk memahami nilai-nilai anti korupsi. Sebagai kelanjutan dari MoU antara Gerakan Anti Korupsi…
Kemunduran Demokrasi dan Perlawanan dari Masyarakat Sipil
Menyempitnya ruang-ruang publik, kesulitan mengakses pelayanan publik dan mundurnya demokrasi semakin menyuburkan perilaku korupsi di Indonesia. Dibutuhkan kesadaran dan perlawanan dari masyarakat sipil sebagai penerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari situasi saat ini. Perlawanan tersebut bisa menggunakan berbagai…
TI Indonesia dan ICW Audiensi ke Kantor LKPP terkait Penyampaian Rencana Aksi Open Governance Indonesia 2023-2024
Transparency International Indonesa (TI Indonesia) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan audiensi dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi. Dalam pertemuan ini, TI Indonesia diwakili oleh Sekjen Danang Widoyoko dan Deputy Sekjen Wawan Suyatmiko. Sedangkan…