Presiden ke delapan, Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa, program kerjanya kedepan dipastikan mengutamakan kepentingan rakyat. Pidatonya pada 20 Oktober 2024 menyebutkan “kepentingan rakyat Indonesia di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi”. Salah satu bukti dari implementasi pidato ini adalah…
Category: Opini
Tumpulnya Hukum Pidana Pemilu
RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU. Di atas kertas, ada banyak jenis tindak pidana pemilu yang dapat menjerat pelaku mulai pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, hingga pejabat publik.…
Salah Obat Amnesti Koruptor
Berkaca dari pengalaman sejumlah negara, sangat sulit berharap penerapan amnesti untuk para koruptor dapat menjadi solusi bagi macetnya pemberantasan korupsi. Selain kontraproduktif terhadap semangat antikorupsi yang selama ini dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto, memberikan maaf kepada koruptor dengan syarat mengembalikan uang…
Menimbang Pembentukan Badan Sawit Nasional
Wacana pembentukan Badan Sawit Nasional (BSN) yang berada langsung di bawah presiden menjadi tonggak baru dalam upaya pemerintahan Prabowo-Gibran memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia. Pembentukan BSN diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia…
Korupsi ”Wakil Tuhan”
Korupsi di institusi MA tak bisa dilepaskan dari lemahnya integritas hakim agung, terutama di level pimpinan MA. ”Jika dahulu orang harus mencari seorang hakim yang korup dengan lentera, sekarang ia harus menggunakan lentera itu untuk mencari hakim yang jujur.” Kutipan…
10 Tahun Jokowi dan Refleksi Tata Kelola Tambang
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo (16/8) menyinggung soal kebijakan sektor pertambangan khususnya yang terkait hilirisasi (smelter) untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang telah meningkatkan pendapatan negara Rp 158 triliun selama 8 tahun terakhir, membuka lapangan kerja, termasuk pengambilalihan korporasi…
KPK dalam Ketiak Kekuasaan
Pemberantasan korupsi membutuhkan ekosistem politik yang mendukung. KPK harus dilepaskan dari cengkeraman eksekutif. Sikap permisif Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap merebaknya isu gratifikasi pesawat jet pribadi Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, mencerminkan telah paripurnanya penundukan lembaga antikorupsi itu…
Kabut Seleksi KPK
Kabut akan semakin pekat menyelimuti seleksi pimpinan KPK manakala berhadapan dengan proses politik di DPR. Kabut sedang turun membayangi seleksi anggota/pimpinan lembaga negara independen, penyebab utamanya karena prosesnya diliputi kooptasi politik yang berlebihan. Kondisi ini pada satu sisi berpotensi menjadi…
Momentum Pembenahan Pengelolaan Dana Sawit
Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan banyak pihak dan memicu berbagai spekulasi di kalangan publik. Salah satu dugaan yang paling santer beredar adalah adanya “cawe-cawe” atau campur tangan Presiden Joko Widodo dalam keputusan ini, dengan tujuan…
Politik Balas Budi dalam Pengangkatan Komisaris BUMN: Refleksi dan Tantangan
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pengisian jabatan untuk jajaran direksi dan komisaris di BUMN seharusnya didasarkan pada kebutuhan perusahaan. Dalam forum debat Dua Arah yang diselenggarakan Kompas TV (14/6/2024) yang membahas fenomena banyaknya politisi yang diangkat menjadi komisaris BUMN, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra…