Facebook X-twitter Youtube Instagram
Koalisi MBG Watch Geruduk Kejaksaan Agung, Tuntut Hentikan Makan Bergizi Gratis dan Usut Tuntas Kasus Korupsi
Aksi ini digelar untuk membongkar praktik korupsi, pemborosan anggaran, serta penindasan ruang sipil yang terjadi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang awalnya diklaim sebagai solusi intervensi stunting nasional ini dinilai telah melenceng jauh menjadi arena bagi-bagi konsesi ekonomi para elite politik dan aktor keamanan.
Click Here

Fokus Kami

Research

TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi

Program

TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.

Knowledge Management

TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.

Wilayah Kerja

Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia

Kabar Terbaru

Berita

Keterbukaan Benefisial Ownership Didorong Masuk Revisi UU KUP

April 24, 2017

Keterbukaan Beneficial Ownership (BO) diharapkan menjadi salah satu substansi yang dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Wahyudi Thohary, Koordinator Program Transparency Internasional Indonesia (TII) memaparkan, selama ini belum ada kesepahaman soal definisi Beneficial Ownership (BO), pemerintah hanya memaknai BO adalah orang yang tercantum dalam jajaran direksi.

Read More »

Siaran Pers

Global Corruption Barometer 2017: “Layanan Publik Membaik, Namun Korupsi Politik Masih Tinggi”

March 7, 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jakarta, 7 Maret 2017 – Transparency International kembali meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB). GCB merupakan potret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara. Hasil GCB 2017 menunjukkan anggota legislatif di seluruh Asia Pasifik perlu memperjuangkan keberpihakan terhadap whistleblower; Pemerintah harus menepati janji untuk memberantas korupsi, termasuk

Read More »

Opini

Tumpulnya Hukum Pidana Pemilu

March 7, 2025

RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU. Di atas kertas, ada banyak jenis tindak pidana pemilu yang dapat menjerat pelaku mulai pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, hingga pejabat publik. Namun, pengaturan tersebut cenderung bersifat formalitas dan pada kenyataannya di

Read More »

Audio Visual

Kompetensi, Kedekatan Politik, dan Militerisasi Kursi BUMN

August 5, 2026

Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?

Read More »

Hubungi Kami

Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510

(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id

© Transparency International Indonesia.
All right reserved

Explore

Kamu Bersih Aku Pilih
Kelas Integritas

Ikuti Kami

Facebook X-twitter Youtube Instagram