TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Kebijakan terbaru Pemerintah yang melegalkan hampir 800 ribu hektare perkebunan sawit dalam kawasan hutan menuai kritik tajam. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) 36 Tahun 2025 yang dinilai lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan melindungi lingkungan dan masyarakat adat. SK ini mencatat bahwa terdapat 436 perusahaan perkebunan
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Jakarta, 9 Juli 2013 – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun 3 dari 4 orang yang disurvey dalam Global Corruption Barometer (GCB) menyatakan bahwa korupsi di negara-negara Asia Tenggara memburuk. Suap dan penyalahgunaan wewenang masih marak, sementara lembaga-lembaga yang mestinya memberikan pelayanan, pelindungan dan supervisi justru
RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU. Di atas kertas, ada banyak jenis tindak pidana pemilu yang dapat menjerat pelaku mulai pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, hingga pejabat publik. Namun, pengaturan tersebut cenderung bersifat formalitas dan pada kenyataannya di
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
