TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
Swara Parangpuan dan Transparency International (TI) Indonesia melakukan kunjungan ke Tribun Manado untuk kampanyekan pemutaran film Menolak diam yang merupakan satu di antara yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat tersebut untuk melakukan pencegahan korupsi. “Kunjungan kami ke Tribun Manado untuk melakukan roadshow film tentang pencegahan melalui film dengan judul Menolak Diam,”
Jakarta, 11 Juni 2025 – Selama dua dekade terakhir, korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah menjadi salah satu kejahatan yang paling konsisten terjadi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan perubahan dalam sistem pengadaan barang/jasa, digitalisasi pengadaan, penguatan keterbukaan informasi pengadaan, hingga mengelola pengaduan. Korupsi dalam pengadaan
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Pengisian jabatan untuk jajaran direksi dan komisaris di BUMN seharusnya didasarkan pada kebutuhan perusahaan. Dalam forum debat Dua Arah yang diselenggarakan Kompas TV (14/6/2024) yang membahas fenomena banyaknya politisi yang diangkat menjadi komisaris BUMN, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan pernyataan reflektif. Ia mengatakan bahwa tidak ada aturan
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
