TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia
26-27 Januari 2022, TII bekerja sama dengan PSI menyelenggarakan mentoring pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan partai politik. Kegiatan ini diselenggarakan di Yogyakarta dan melibatkan kepengurusan PSI dari berbagai tingkat dan daerah, antara lain DPP, DPW DKI Jakarta, DPW Yogyakarta, DPW Bali Tabanan, DPD Bandung, DPD Surabaya, DPD Tangerang Selatan, DPD Kab.
Jakarta, June 5th 2025 The case of a whistleblower facing prosecution after reporting alleged zakat fund corruption reveals a systemic legal failure. Transparency International Indonesia strongly denounces the ongoing criminalisation of TY, a whistleblower who exposed suspected misappropriation of public funds at the National Zakat Agency (BAZNAS) in West Java.
RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU. Di atas kertas, ada banyak jenis tindak pidana pemilu yang dapat menjerat pelaku mulai pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, hingga pejabat publik. Namun, pengaturan tersebut cenderung bersifat formalitas dan pada kenyataannya di
Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia.
All right reserved
