Facebook X-twitter Youtube Instagram
Koalisi MBG Watch Geruduk Kejaksaan Agung, Tuntut Hentikan Makan Bergizi Gratis dan Usut Tuntas Kasus Korupsi
Aksi ini digelar untuk membongkar praktik korupsi, pemborosan anggaran, serta penindasan ruang sipil yang terjadi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang awalnya diklaim sebagai solusi intervensi stunting nasional ini dinilai telah melenceng jauh menjadi arena bagi-bagi konsesi ekonomi para elite politik dan aktor keamanan.
Click Here

Fokus Kami

Research

TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi

Program

TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.

Knowledge Management

TI Indonesia secara aktif melakukan pengelolaan pengetahuan. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.

Wilayah Kerja

Transparency International Indonesia berkolaborasi dengan Komunitas, CSO, Media, Universitas, dan Pemerintah Daerah
di 20 Provinsi di Indonesia

Kabar Terbaru

Berita

Transparency International’s Asia Pacific Chapters Unite for Defence Governance and Advocacy

January 17, 2025

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]Harnessing the power of collaboration, mutual learning, and knowledge exchange across our global Transparency International (TI) movement of over 100 chapters, Transparency International Defence & Security (TI-DS) launched Defending Transparency: An advocate’s guide to counteracting defence corruption in August 2024. To bring this toolkit to life, we organised a

Read More »

Siaran Pers

Kenaikan Dana Partai Politik Harus Diiringi Reformasi Tata Kelola dan Transparansi Keuangan

May 23, 2025

Jakarta, 23 Mei 2025 – Transparency International Indonesia (TII) menanggapi dengan serius rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pemerintah untuk menaikkan dana bantuan partai politik (banpol). TII menilai bahwa kebijakan peningkatan dana publik kepada partai politik hanya dapat dibenarkan apabila disertai dengan langkah-langkah konkret untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata

Read More »

Opini

Tumpulnya Hukum Pidana Pemilu

March 7, 2025

RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU. Di atas kertas, ada banyak jenis tindak pidana pemilu yang dapat menjerat pelaku mulai pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, hingga pejabat publik. Namun, pengaturan tersebut cenderung bersifat formalitas dan pada kenyataannya di

Read More »

Audio Visual

Kompetensi, Kedekatan Politik, dan Militerisasi Kursi BUMN

August 5, 2026

Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) benar-benar diisi oleh orang yang paling mampu mengelola risiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau, jangan-jangan, sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan – tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan?

Read More »

Hubungi Kami

Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, DKI Jakarta, 12510

(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id

© Transparency International Indonesia.
All right reserved

Explore

Kamu Bersih Aku Pilih
Kelas Integritas

Ikuti Kami

Facebook X-twitter Youtube Instagram