Ditengah ketidakpastian ancaman pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah, Senin (5/10/2020), telah mengetuk palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan serba cepat tersebut dianggap banyak kalangan masyarakat bermasalah. Paradigma UU ini dinilai menguntungkan kelompok elit politik dan pengusaha besar serta meninggalkan semangat pembangunan berkelanjutan.

Kultur birokrasi di Indonesia terus menampilkan kelindan mesra antara kepentingan ekonomi dan politik, tidak terkecuali bagi anak-anak muda di dalamnya. Tiga staf khusus muda Presiden, CEO Amartha Andi Taufan, CEO Ruang Guru Belva Devara dan CEO Papua Muda Inspiratif Billy Mambasar, belakangan dikritik lantaran diduga menggunakan kewenangannya di dalam proyek-proyek

Situasi politik pemberantasan korupsi kerap kali mengalami drama. Mulai dari pendekatan kekerasan (seperti teror dan intimidasi) hingga bentuk pelemahan kelembagaan melalui proses politik (revisi Undang-undang, nir-dukungan dari Pemerintah dan parlemen). Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya tercatat sudah lebih dari tiga kali mendapat serangan besar, mulai dari kriminalisasi pimpinan

Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Mei 2018 – Indonesia disebut sebagai negara terbaik dalam komitmen antikorupsi. Pernyataan ini dikatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, dalam diskusi media dengan tema “Evaluasi Capaian Indonesia Atas Komitmen Antikorupsi Internasional” yang diadakan di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia pada Rabu 2 Mei 2018 lalu.

Dubes Inggris menilai penerbitan Perpres beneficial ownership itu merupakan langkah penting Indonesia untuk mengejar korporasi yang diduga korupsi. Pemerintah Indonesia dianggap mampu melaksanakan 17 dari 19 komitmen dalam pemberantasan korupsi sebagaimana disepakati dalam Anti-Corruption Summit di London pada Mei 2016 lalu. Transparency International Indonesia (TII) mencatat 84% komitmen yang berhasil

Jakarta (ANTARA News) – Reformasi 1998 melahirkan sejumlah lembaga negara baru khususnya institusi di bidang hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelahiran KPK berdasarkan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa “Penegakan hukum