Reformasi ‘98 yang telah dilakukan oleh kaum muda negeri ini terasa miris karena masih belum bisa membawa kehidupan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Satu contohnya adalah korupsi yang masih mengakar kuat. Hal itu jadi perhatian Darius Sinathrya. Seperti halnya dalam sepakbola. Dimana terjadi pergantian pemain yang berlaga

Kekayaan alam Indonesia khususnya bahan tambang mineral dan batubara selayaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun keinginan tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 belum dapat diwujudkan secara maksimal yang salah satu penyebabnya adalah masih buruknya tata

“Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi”. Sepenggal lirik lagu Hukum Rimba milik grup band punk, Marjinal bergaung di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/7) malam. Ratusan aktivis dan pegiat antikorupsi, seniman, agamawan, mahasiswa, pelajar, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya yang hadir turut bernyanyi. Sebagian lainnya mengangguk menyetujui

Peneliti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Tranparency International Indonesia Jonni Oeyoen mengatakan, dari proses perencanaan sudah terlihat adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan e-KTP. Menurut dia, hampir seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa bisa jadi celah kecurangan maupun korupsi. “Ada pengadaan fiktif, sudah ditetapkan siapa pelaksananya. Jadi dari awal sudah mengarah

Pemerintah Kota Pontianak mengadakan, seminar publik dan penandatangan MoU dengan Lembaga Gemawan dan Transparency International Indonesia (TII), di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Senin (20/3/2017). Dalam seminar tersebut diangkat tema “Pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) melalui penguatan sistem integritas lokal dalam mendorong integritas sektor swasta dan pelayanan

Kartu Tanda Penduduk elektronik menjadi salah satu instrumen penting bagi warga untuk mendapatkan akses layanan publik. Ironisnya, proses pengadaan kartu identitas itu justru menjadi bancakan oleh segelintir orang. Hal itu disampaikan Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, di sela-sela kegiatan kampanye pengusutan kasus e-KTP saat car free day di Bundaran