Korupsi masih menjadi tantangan paling berat dalam proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari data penegakan hukum yang menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling marak terjadi korupsi. Situasi ini sangat kontradiktif dengan program prioritas pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur, tetapi mengabaikan aspek pencegahan korupsinya. Perubahan regulasi dan

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sebagai wujud komitmen masyarakat sipil dalam mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Transparency International Indonesia (TII) menyampaikan hasil studi Evaluasi Dampak, Tata Kelola Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat kepada Kantor Staf Presiden (KSP) pada 17 April 2023 di Jakarta. Diterima oleh Tim

Transparency International Indonesia menemukan bahwa penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020 di Indonesia lebih dominan pada pendekatan ekonomi dibandingkan pendekatan kesehatan masyarakat. Dalam kajiannya, ‘Kajian Pembelajaran Pandemi Covid-19’, pendekatan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pendekatan masyarakat ini sedikit banyak berpengaruh pada lonjakan kasus Covid-19 yang tidak terkontrol di dalam negeri. Tim

Selasa, 21 Maret 2023 Transparency International Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Corruption Risk Assessment (CRA) Skema Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dalam upaya mencapai target penanggulangan perubahan iklim, pemerintah Indonesia berencana menerapkan skema pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU. Melalui Peraturan Presiden No.112 tahun 2022

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sejak beberapa waktu lalu Pemerintah menegaskan bahwa konsep ekonomi biru merupakan salah satu wujud komitmen pada peningkatan perekonomian berbasis kelautan-perikanan. Selain konsep ekonomi biru, hadirnya berbagai aturan dan rencana pemerintah seperti digitalisasi berbagai instrumen pengawasan di tempat pendaratan ikan, terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan berbagai

Tahun 2024 bukan hanya tentang Pemilu, tapi juga bertepatan dengan satu dekade UU Desa. Momentum ini perlu dijadikan peluang guna mewujudkan partisipasi aktif warga desa dalam pembangunan desa yang berintegritas. Transparency International Indonesia bersama jaringan pemerintah desa dan masyarakat sipil di Aceh, Jember dan Kupang menggelar Dialog Publik Nasional bertajuk