Penanganan pandemi di Indonesia telah berlangsung sejak ditetapkannya situasi keadaan darurat kesehatan pada Maret 2020. Sejak itu pula perubahan kebijakan tidak dalam situasi normal. Penyusunan kebijakan dilakukan dengan cepat, perubahan anggaran pun dilakukan guna merespon situasi pandemi yang menyebar di seluruh Indonesia. Saat ini, TI Indonesia sedang menyusun kajian pembelajaran

Pemilu 2024 kian dekat di depan mata. Tahap demi tahap telah berjalan diiringi harapan publik bahwa sampai pada akhirnya nanti Pemilu 2024 dapat dinilai sebagai pemilu yang sesuai asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Beberapa isu yang muncul menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari perpanjangan masa jabatan Presiden,

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tepat di hari ini (31/1/2023), Transparency International bersama Transparency International Indonesia telah meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun pengukuran 2022, secara serentak di seluruh dunia dengan mengambil tema: Korupsi, Konflik dan Keamanan. CPI merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup)

Buruknya tata kelola pertambangan di Indonesia telah mengakibatkan praktik korupsi yang mengakar. Praktik korupsi di sektor pertambangan telah menimbulkan dampak lanjutan berupa kerusakan sumber daya alam, marginalisasi kelompok-kelompok masyarakat rentan dan berkurangnya pendapatan negara. Bahkan, dalam konteks korupsi politik di Indonesia, praktik korupsi di sektor pertambangan ini telah memperdalam dampak

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan arah kebijakan nasional Pemerintah Indonesia yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Stranas PK berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Tata kelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadi salah satu sorotan utama global. Terlebih, berbagai komoditas perikanan Indonesia juga menjadi salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian negara. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang gencar mempromosikan implementasi ekonomi biru sebagai

Penggabungan (merger) PT. Pelabuhan Indonesia (persero) I-IV atau yang sering disebut PT. Pelindo Terintegrasi menimbulkan tantangan baru di tubuh PT. Pelindo terkait implementasi nilai-nilai pencegahan antikorupsi, keterbukaan dan akuntabilitas di tubuh pelindo. Hal ini dikarenakan Pt. Pelindo harus membangun kultur baru dari latar belakang yang beragam. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris