Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil: “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI”
Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal […]
Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal […]
Uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Demikian juga dalam dunia politik Indonesia, ketersediaan dana sering menjadi tantangan besar, terutama
RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU. Di atas
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan, independensi masih menjadi masalah bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama
Kasus korupsi Pertamina yang menyeret banyak nama dan diduga menyebabkan potensi kerugian negara yang sangat besar dinilai harus menjadi bahan
Kebijakan terbaru Pemerintah yang melegalkan hampir 800 ribu hektare perkebunan sawit dalam kawasan hutan menuai kritik tajam. Kebijakan ini didasarkan
Jakarta, 27 Februari 2025 – Pada 12 Februari 2025 lalu, Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) kembali menandatangani Surat Keputusan
Jakarta, 26 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada
Jakarta, 19 Februari 2025 – Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 3
JAKARTA, 14 FEBRUARI 2025. Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan anggaran belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah hingga Rp 306,69